Padang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap bahwa temuan terkait bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan benih atau bibit perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (DTPHP Sumbar) pada tahun 2021 masih belum ditindaklanjuti.
Padahal BPK merekomendasikan temuan itu untuk ditindaklanjuti sebagaimana terungkap dalam ikhtisar tindak lanjut pemeriksaan BPK tahun 2022.
Temuan ini termasuk salah satu temuan signifikan tahun anggaran 2021 yang disorot BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 04/LHP/XVIII.PDG/01/2022 tanggal 27 Januari 2022.
Menurut LHP tersebut, ditemukan bahwa realisasi bantuan benih atau bibit ternak, alsintan, dan benih atau bibit perkebunan pada dua organisasi perangkat daerah (OPD) tidak tetap sasaran mencapai Rp2,022 miliar.
Sebagai respons atas temuan tersebut, BPK menyampaikan tiga rekomendasi kepada Gubernur Sumbar. Pertama, memerintahkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dan Kepala DTPHP untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kedua, memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA, PPTK, serta Tim Teknis yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Ketiga, menarik kembali combine harvester besar dari Kelompok HM dan membatalkan pemberian traktor roda 4 kepada Kelompok DEB untuk kemudian diserahkan kepada kelompok lain yang memenuhi syarat.
Atas rekomendasi tersebut Gubernur Sumbar telah menerbitkan Instruksi kepada Kepala Dinas PKH dan Kepala DTPHP untuk menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi. Namun sampai dengan semester I tahun 2022 belum sesuai rekomendasi sebagaimana terungkap dalam ikhtisar tindak lanjut pemeriksaan BPK tahun 2022.
Sementara terkait tindak lanjut hasil audit BPK tahun 2021 dan 2022, Sekretaris Dinas PTPH Pemprov Sumbar, Ferdinal Asmin, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa semua rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti. Ia juga menyebut bahwa semua saran dari BPK telah dijalankan dengan koordinasi yang baik dengan kabupaten dan kota.
Terlepas dari hal ini, terkait bantuan benih atau bibit ternak oleh Dinas PKH tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) telah mengambil tindakan hukum dan menetapkan 6 tersangka atas dugaan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
Namun, terkait temuan bantuan alsintan dan benih atau bibit perkebunan pada DTPHP Sumbar tahun 2021, hingga saat ini belum ada kabar pemeriksaan oleh aparat penegak hukum (APH). ***