SUMBARKITA.ID — Puluhan tenaga medis, terdiri dari perawat, dokter, bidan, apoteker, dan dokter gigi menyampaikan menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Kota Pariaman terkait RUU Omnibuslaw Kesehatan, Senin (8/5/2023).
Dokter Mutiara Islam selaku juru bicara dalam aksi tersebut mengatakan kedatangan mereka ke DPRD Pariaman terkait dengan akan disahkannya Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw.
“Ada beberapa pasal yang merugikan dan mengkriminalisasi tenaga kesehatan. Maka kami dari Organisasi Profesi (IDI, PDGI, PPNI, IBI, IAI) mengambil sikap atas itu,” ungkap dr. Mutiara Islam yang kerap disapa dr. Is, Senin (8/5/2023).
Mereka berharap pemerintah atau pihak terkait merevisi pasal-pasal yang dinilai sangat merugikan tersebut.
Dikatakannya juga, proses penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan (omnibus law) telah menciderai proses berdemokrasi, cacat prosedur penyusunan perundang-undangan, dan sangat terburu-buru dan sembunyi-sembunyi
“Selain itu,proses public hearing yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak menjalankan partisipasi bermakna yang sebenarnya dan hanya formalitas belaka,” ujarnya.
Hal ini tergambar dari DIM, lanjut dr.Is, yang diajukan pemerintah tidak memuat apa yang disuarakan oleh organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kredibiltas dan kompetensi dalam memberi masukan.
“Justru pemerintah banyak mengakomodasi organisasi-organisasi yang tidak jelas bentukannya dan sangat nyata proses disintegrasi profesi kesehatan yang diperlihatkan dalam proses public hearing,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pariaman, Harpen Agus Bulyandi mengatakan, pihaknya akan meneruskan aspirasi para tenaga medis tersebut ke tingkat lebih atas.
“Kami telah dengar aspirasi mereka. Nah ini layak dilanjutkan ke tingkat atas agar bisa didengar oleh pemerintahan,” kata Ketua DPRD Pariaman, Andi. ***