SUMBARKITA.ID – Tahapan pilkada serentak 2020 telah memasuki masa kampanye. Beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat tercatat juga melaksanakan pilkada untuk memilih bupati dan wali kota di daerahnya, salah satu kabupaten Sijunjung.
Sedikit berbeda dengan pilkada sebelumnya, riuh kampanye pada pilkada kali ini tidak begitu terasa. Kondisi ini tentu saja bisa dimaklumi, karena Indonesia saat ini dihadapkan pada pandemi, dimana kasus positif Covid-19 terus meningkat. Untuk menekan penyebaran Covid-19 penyelenggara pemilu pun membatasi kampanye terbuka dan mengarahkan peserta pilkada untuk berkampanye di media online maupun media sosial.
Maka, riuh pilkada pun bergeser dari hingar-bingar jalanan dan lapangan terbuka ke dunia maya. Jika kita cermati beberapa waktu belakangan, gambar-gambar pasangan calon bertebaran di berbagai flatform media sosial, apakah itu Facebook, Twitter dan Instagram.
Tidak kalah menarik adalah hiruk-pikuk komentar pendukung masing-masing calon di berbagai media sosial tersebut. Semua tampil seolah-olah jagoannya yang terbaik. Maka tak terelakan lagi, media sosial seakan menjadi medan perang antar pendukung calon.
Menanggapi fenomena tersebut, Kasi Humas Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung, Djonedi Deyusa Putra Ilham, ST, S.Si,M.I.Kom, mengatakan fenomena tersebut sebanarnya adalah hal yang biasa. Begitulah media sosial, warganet bebas menyampaikan pendapat.
“Media sosial saat ini berperanan penting dalam pembangunan demokrasi,” ungkap Djonedi.
Djonedi menggarisbawahi, meskipun media sosial punya peranan dalam demokrasi, pemanfaatannya harus bijak dan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai demokrasi justeru dirusak oleh media sosial,” papar Djonedi ketika berbincang dengan Sumbarkita.id.
Menurutnya, rusaknya demokrasi karena media sosial terutama oleh hoaks yang terkadang gampang dimunculkan. Hal-hal yang tidak berdasar fakta tersebut terkadang gampang melahirkan konflik horizontal.
Ditambahkan Djonedi, hal inilah yang sebisa mungkin dihindari di kabupaten Sijunjung yang juga menggelar pesta demokrasi memilih bupati dan wakil bupati.
“Disinilah humas pemerintah berperan agar situasi tetap kondusif,” sambungnya.
Menurutnya humas berperan agar informasi-informasi yang beredar di masyarakat adalah informasi faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Mari sepakati bersama untuk tidak mengunggah foto, berita, komentar yang berbau SARA, kekerasan, pornografi, kampanye hitam serta berita hoak maupun ujaran kebencian,” ajak lulusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas tersebut.
Terakhir pihaknya berharap gelaran pilkada Sijunjung dapat berjalan lancar, aman dan damai. Untuk ASN di kabupaten Sijunjung juga tetap diingatkan agar terus menjaga netralitas. (ag/sk)
