SUMBARKITA.ID – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) diminta proaktif menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di daerah itu, termasuk dugaan pencemaran limbah PT Kemilau Permata Sawit (KPS). Apalagi persoalan tersebut terus menghangat, bahkan warga juga telah membuat pengaduan.
Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) asal Pessel, Bakri Bakar meminta Pemkab Pessel menindaklanjuti pengaduan warga itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tak hanya itu, ia juga meminta Pemkab Pessel melalui dinas terkait untuk segera memberikan penjelasan sekaitan hal tersebut kepada masyarakat.
“Dengan adanya informasi yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, tentunya pemerintah daerah mesti turun ke lapangan dan melihat dari dekat sejauh mana penyelesaian di tingkat bawah. Kalau belum ada kejelasan, ya harus ditindaklanjuti. Jika perlu diberi sanksi terhadap perusahaan nakal yang berseliweran di Pessel dan dicabut saja izinnya,” ujar Bakri Bakar dihubungi wartawan di Painan, Senin (13/2/2023).
Ia menyebut, pemerintah daerah sebagai leading sektor mesti proaktif mengambil keputusan dan kebijakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jangan hanya sekadar menunggu gerakan masyarakat, baru setelah itu sibuk mencari sejumlah bukti.
“Pada prinsipnya, kita tahu diri saja sebagai abdi negara. Kita harus bisa menerapkan kepada masyarakat mana yang benar dan mana yang salah. Masa iya kita diam-diam saja. Itu tidak boleh,” ucapnya lagi.
Namun demikian, ia berharap penanganan kasus dugaan pencemaran limbah PT Kemilau Permata Sawit (KPS) bisa ditangani secara baik dan profesional oleh pemerintah setempat, sehingga tidak memicu gejolak di tengah-tengah masyarakat.
“Ya, pemerintah daerah mesti bijak menyikapi persoalan ini. Jangan sampai kasus ini menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,” katanya.
Terpisah, Kepala Bidang P3KL, Dinas Perkimtan dan LH Pesisir Selatan mengaku pihaknya sudah menindaklanjuti secara resmi dugaan pencemaran limbah PT Kemilau Permata Sawit ke KLHK.