Pakar Hukum Tata Negara : 59 Negara Tolak WNI, Kesalahan Jokowi, Bukan Anies

SUMBARKITA.ID — Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai penolakan 59 negara terhadap WNI bukti dunia internasional tidak percaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Anehnya, kesalahan itu ditimpakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berencana memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total pada 14 September mendatang.

“Lucu saya mendengar pernyataan Ruhut Sitompul yang menuding Anies Baswedan penyebab WNI ditolak 59 negara. Sepertinya dia tidak paham tentang struktur pemerintahan, di mana kalau menyangkut negara, yang bertanggung jawab adalah presiden, bukan gubernur,” tutur Refly dalam channel YouTube-nya yang diunggah, Sabtu (12/9/2020).

BACAJUGA

Padagang yang Berjualan di Parkiran Pasar Bandar Buat Dipaksa Pindah ke Lantai Dua

BPK Temukan 391 Bidang Tanah Pemprov Sumbar Belum Bersertifikat, Dinilai Beresiko Tinggi

Pemerintah Tetapkan 40 Formasi Guru Agama Kristen untuk Pesisir Selatan di Penerimaan PPPK 2023, Segini yang Diterima Pemkab

Dia menegaskan, yang ditolak 59 negara adalah seluruh WNI. Bukan warga yang ber-KTP Jakarta. Warga yang ber-KTP Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat juga ditolak.

Mantan komisaris salah satu BUMN ini juga menyindir seringnya Ruhut melontarkan ide untuk memecat Anies sebagai gubernur. Namun, ketika orang bersuara ganti presiden, dituding makar.

Sebelumnya ada 59 negara yang menutup pintu bagi WNI terkait lonjakan Corona di Indonesia. Berikut data terbaru yang berhasil dirangkum oleh Sumbarkita.id I: