PADANG, SUMBARKITA.ID – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar meminta pemerintah Provinsi Sumbar untuk segera bergerak untuk mengantisipasi inflasi akibat rencana kenaikan harga BBM.
Keputusan Pemerintah Pusat untuk menaikkan harga BBM dianggap sudah tidak bisa dihindari lagi. Mengingat beban negara akan subsidi sudah kian membengkak.
“Kami harap Pemprov Sumbar segera bergerak untuk mencegah inflasi akibat kenaikan harga BBM yang sudah menghitung hari,m” kata Ketua Organda Sumbar, Imral Adenansi kepada SUMBARKITA.ID, Rabu (30/1/2022).
Dengan adanya kenaikan harga BBM, dipastikan tarif angkutan darat juga akan naik. Hal ini bakal memicu kenaikan laju inflasi di Sumbar.
“ongkos atau upah angkot maupun barang dipastikan naik. Lebih jauh akan menambah biaya produksi lalu menambah harga jual dan selanjutnya laju inflasi semakin tinggi di Sumatra Barat,” kata Imral lagi.
Dijelaskannya, secara umum Organda Sumbar tidak menolak kenaikan harga BBM. Namun, pemerintah perlu arif atas kondisi ekonomi masyarakat, khususnya sopir angkutan umum.
Ada opsi yang diberikan agar kenaikan harga BBM tidak berimbas buruk pada sopir angkutan umum. Seperti memberikan tarif normal hari ini hanya kepada angkutan umum roda dua dan empat.
“Ada aspirasi dari sopir angkutan umum baik roda dua maupun roda empat. Kenaikan harga bbm ini hanya dikhususkan pada mobil pribadi saja. Tidak pada angkutan umum roda dua dan empat,” katanya.
Jika aspirasi tersebut tidak bisa diserap, Organda mengingkan ada jaminan kompensasi seperti apa yang akan diberikan pemerintah kepada pelaku usaha angkutan umum dan barang.
“Kami di Organda ingin juga mendengar stetmen dari Pemerintah, kira-kira apa kompensasi atau sistem yang disiapkan untuk angkutan umum.”
Lebih lanjut ia menjelaskan saat Organda masih menunggu keputusan resmi terkait kenaikan harga BBM. Kemudian akan melakukan rapat koordinasi untuk mengambil sikap selanjutnya. (*)
Editor : Hajrafiv Satya Nugraha