SUMBARKITA.ID — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanyo merespons pernyataan eks Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie yang bercerita bahwa Ketua Umum PDIP telah kecolongan dua kali oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2004 silam.
Awalnya Marzuki menyampaikan ceritanya dalam akun YouTube Akbar Faizal Uncensored, beberapa waktu lalu. Ia bercerita usai Pileg 2004 ia ditemui 4 mata oleh SBY. Menurutnya, SBY kala itu mengatakan bahwa Megawati akan kecolongan dua kali.
Kecolongan yang dimaksud, pertama, SBY yang kala itu pernah menjabat sebagai Menko Polhukam di bawah kepimpinan Megawati sebagai Presiden ke-5 lebih memilih mundur. Isu mundurnya SBY karena merasa didzalimi berhembus.
Kedua, SBY justru berpartisipasi pada Pilpres 2004 dengan memilih Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Kala itu SBY-JK berhasil unggul dari pasangan calon Megawati-Megawati-Hasyim Muzadi.
Menanggapi hal itu, Hasto mengatakan, bahwa SBY telah terbukti memiliki desain pencitraan tersendiri termasuk istilah ‘kecolongan dua kali’. Menurutnya, rakyat saat ini bisa menilai dugaan SBY dizalimi oleh Megawati pada 2004 tak terbukti.
“Jadi kini rakyat bisa menilai bahwa apa yang dulu dituduhkan oleh Pak SBY telah didzalimi oleh Bu Mega, ternyata kebenaran sejarah membuktikan bahwa Pak SBY menzalimi dirinya sendiri demi politik pencitraan,” kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (17/2/2021).
Hasto mengatakan, apa yang disampaikan Marzuki tersebut telah menjadi bukti bagaimana hukum moral tak terpenuhi dalam sosok eks Ketum Partai Demokrat tersebut.
“Apa yang disampaikan oleh Marzuki Alie tersebut menjadi bukti bagaimana hukum moralitas sederhana dalam politik itu tidak terpenuhi dalam sosok Pak SBY,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto menyindir SBY soal kepemilikan Blok Cepu yang beralih dari tangan Pertamina ke Exxon Mobil kala SBY masih menjabat sebagai Presiden. Menurutnya, hal tersebut membuat rakyat kecolongan.
“Dengan pernyataan Pak Marzuki itu, saya juga menjadi paham, mengapa Blok Cepu yang merupakan wilayah kerja Pertamina, paska pilpres 2004, lalu diberikan kepada Exxon Mobil. Nah kalau terhadap hal ini, rakyat dan bangsa Indonesia yang kecolongan,” tandasnya dilansir suara.com. (*/sk)
