SUMBARKITA.ID – Baru-baru ini Satpol PP Kota Padang merilis 2 kasus HIV yang datang dari kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Satu kasus terjadi pada Waria dan satunya lagi dari pria yang orientasi seksual penyuka pria (gay). Kasus HIV dari kaum LGBT ini mendapatkan respon dari Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Fauzi Bahar.
Mantan Walikota Padang tahun 2004-2014 ini pun meminta pemerintah daerah se-Sumatera Barat untuk membuat program yang kongkrit agar wabah LGBT bisa ditangkal semaksimal mungkin.
“Fenomena LGBT ini bukan fenomena yang baru. Buktinya pemerintah sudah sering melakukan himbauan dan mengedukasi bahayanya LGBT. Baik dari sisi kesehatan maupun agama. Namun, masih sampai himbauan saja. Aksi belum ada, makanya masih ada LGBT di Sumbar ini,” kata Fauzi Bahar kepada SUMABRKITA.ID, Senin (18/7/2022).
Aksi yang dimaksud oleh Fauzi adalah keseriusan pemerintah untuk memberantas LGBT. Hal tersebut bisa terlihat jika ada program jangka panjang yang dibuat, dan ada anggaran didalamnya.
“LGBT itu jelas-jelas merusak. Namun, sampai sekarang pemerintah masih cuek. Saya mendesak pemda se-Sumatera Barat agar membuat program yang kongkrit untuk persoalan ini. Masukkan anggaran di dalam program ini agar terus berkesinambungan,” katanya.
Berangkat dari pengalaman sebagai Perwira Menengah TNI AL, Fauzi Bahar mengaku pernah membuat program agar anak buahnya tidak lagi bisa bepergian ke tempat hiburan malam. Caranya, dengan membuat kegiatan yang menguras energi dan stamina. Dengan begitu, anak buahnya tidak ada lagi tenaga untuk keluyuran ke tempat hiburan malam. Apalagi sampai berbuat onar.
“Saat waktu pesiar mau datang, langsung saya bikin program untuk menguras stamina anak buah saya. Jadinya mereka tak ada tenaga lagi buat keluyuran,” katanya.
Namun untuk persoalan LGBT, Fauzi menyebutkan penyelesaiannya tidak terlepas dari pengawasan dan controling berbasis IT. Pasalnya dengan jaman teknologi ini, penyebaran wabah LGBT ini didominasi melalui jaringan di media sosial dan aplikasi khusus.
“Pengaruhnya dominan di media sosial. Semoga Pemda membuka mata untuk bisa melakukan kontrol. Tempatkan orang-orang yang ahli IT untuk melakukan pengawasan. Baru dilakukan pencegahan dengan program pendekatan dan edukasi,” ucapnya. (Rian)
Editor : Hajrafiv Satya Nugraha
