SUMBARKITA.ID — Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo dan Gubernur Anies Baswedan segera duduk bersama membahas penanganan Covid-19 di Jakarta.
“Pak @aniesbaswedan yth, Minta waktu ketemu presiden @jokowi langsung pak. Sampaikan data yg bapak punya, bapak pernah dekat dengan beliau,” kata Fahri di akun Twitternya, Sabtu (12/9/2020).
Dia meminta, Jokowi dan Anies mengambil kebijakan yang tepat berdasarkan data. Sehingga bisa berdampak langsung ke masyarakat.
“Janganlah kesalahan data pemimpin lalu mereka bersengketa di depan takyat yang jadi korban. Banyak orang meregang nyawa hari-hari ini,” pintanya.
Mantan Wakil Ketua DPR ini mengerti perbedaan sudut pandang antara gubernur sebagai kepala daerah dengan pemerintah pusat.
Terlebih dalam pengertian saya, gubernur DKI adalah walikota besar. Gubernur DKI lebih dekat dengan data, berbeda dengan Gubernur lain yang dijeda oleh bupati dan waikota.
“Saya mengerti kesulitan posisi gubernur lainnya terhadap bupati dan walikota yang dipilih rakyat dengan afiliasi politik yang berbeda. Tapi @aniesbaswedan adalah satu-satunya Gubernur yang merangkap walikota sebab seluruh pejabat itu ia angkat langsung tanpa pilkada,” sebutnya.
Karena itu, kata Fahri data yang dipunya Anies bisa dikatakan akurat. Data itulah yang menjadi landasan mengambil keputusan PSBB total di Jakarta.
“Tapi mengapa pemerintah pusat seperti berbeda? Apakah data mereka beda? Apakah ada sesuatu yg rahasia?” ungkapnya.
Mantan politisi PKS ini juga mengungkit masa lalu Presiden Jokowi dan Gubernur Anies yang sebenarnya bersahabat. Buktinya Anies pernah jadi juru bicara dan menteri Jokowi.
“Mengapa kalian tidak bisa bersatu selamatkan ibukota? Kita dalam krisis dan reputasi sebuah ibukota tidak saja mempengaruhi daerah lain tapi citra kita di tingkat dunia. Blokade kepada Indoneia di mulai dari ibukota,” kata Fahri.
Tak hanya itu, Fahri meminta para menteri Jokowi untuk berhenti membuat polemik atau memanas-manasi situasi saat ini.
“Wahai para menteri, jangan bantah Gubernur DKI. Datanglah, bawa kabar kepada kepala negara bahwa DKI dalam bahaya. Lalu bikinlah pertemuan kabinet khusus, undang mantan anggota kabinet itu. Bicaralah. Bicaralah data dan sampaikan rencana kepada rakyat semua,” jelasnya.
“Janganlah kalian nampak tenang dan baik2 saja sebab ternyata data pun kalian sengketa. Lalu rakyat menjadi korban karena korban berjatuhan bertambah banyak. Apa salah rakyat hingga kalian pejabat tidak bicara dan akhirnya kebijakan kalian bikin nestapa? Ayolah!” pungkasnya. (dj/sk)
