PADANG, SUMBARKITA – Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Devi Kurnia mengatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak buruk bagi perekonomian daerah.
Sebab demikian, tuntutan penurunan harga BBM yang diyalangkan sejumlah elemen masyarakat akan dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar.
“Terkait tunturan itu, saya menyampaikan kepada Kesbangpol untuk memasukkannya ke dalam agenda rapat Forkopimda,” ungkap Devi Kurnia, Kamis (15/9/2022).
Hal itu disampaikan Devi saat menerima Staf Pemerintah Provinsi Sumbar menerima audiensi Aliansi Rakyat Menggugat, Rabu (14/9/2022).
Lebih lanjut, Devi mengungkapkan kenaikan harga BBM akan berdampak buruk terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Pasalnya, kenaikan itu akan membebankan anggaran, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan beberapa penyesuaian ke depan.
“Ini menjadi penderitaan kita bersama. Kami tidak akan senang dengan naiknya BBM dan lainnya, karena akan membebani biaya pemerintah daerah sendiri,” ungkap Devi.
Sementara itu, Koordinator Umum Aliansi Rakyat Menggugat, Yoga Adiansah Nasir menyebut pihaknya menyambut baik sikap Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar.
Aliansi Rakyat Menggugat akan terus mengawal sikap tersebut hingga Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengeluarkan kebijakan pemerintah provinsi terkait kenaikan BBM ke pemerintah pusat.
“Meskipun pemerintah daerah telah menerima dan menandatangani aspirasi kami. Aliansi Rakyat Menggugat akan terus mengawal sampai adanya perubahan kebijakan,” katanya. (*)
Berita Terkait: Aliansi Rakyat Menggugat Kawal Tuntutan Turunkan Harga BBM ke Kantor Gubernur Sumbar
Editor: RF Asril
