Sebelumnya diberitakan, Bupati Solok Selatan, Khairunas diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) terkait dugaan korupsi penggunaan lahan hutan negara tanpa izin di Kecamatan Sangir Balai Janggo (SBJ), yang ditanami pohon sawit sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Khairunas bersama kelompok tani yang dikelola adik iparnya diduga menggunakan lahan hutan negara dengan menanam sawit seluas 650 hektar, tanpa Hak Guna Usaha (HGU).
Kasus dugaan korupsi lahan hutan negara itu berawal dari adanya laporan masyarakat pada Maret 2024.
“Aksi itu diduga berlangsung sejak 2004 lalu,” kata Hadiman. Kemudian pada 18 April 2024, Kajati Sumbar mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan terhadap dugaan itu.
Hadiman menyebut, Khairunas dimintai keterangan selama dua jam, sejak pukul 10.00 WIB. Dia dicecar 25 pertanyaan yang diajukan penyidik. Selain Khairunas, Kejati Sumbar juga meminta keterangan dua saksi lainnya, yakni seorang wali nagari dan pejabat salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).