SUMBARKITA.ID — Dua terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Simpang Muaro Muo, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya mengembalikan uang sebesar Rp270 juta.
Uang tersebut diterima oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Dharmasraya untuk selanjutnya disetor ke kas negara.
Kepala Kejari Dharmasraya M. Haris Hasbullah mengatakan, uang pengganti perkara tersebut diterima dari terdakwa AF sebesar Rp70 juta dan T sebesar Rp200 juta.
“Disetor ke kas negara melalui BRI Unit Pulau Punjung Kamis (30/09/21) kemaren,” kata Haris dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/10/2021).
Ia mengatakan, masih ada uang negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa, lebih kurang Rp200 juta lagi. Pihaknya menegaskan, akan mengejar kerugian uang negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa.
Haris menjelaskan, eksekusi dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1954 K/Pid.Sus/2021 tanggal 16 Juli 2021.
“Tujuan eksekusi pengembalian uang negara tersebut, merupakan upaya Kejaksaan dalam mewujudkan program Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN),” terangnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Dharmasraya menetapkan tiga orang yang diduga sebagai tersangka dalam kasus pembangunan RTH 2017. Satu dari tiga tersangka yang ditetapkan tersebut merupakan ASN yang menjabat sebagai PPK.
“Proyek tersebut bersumber dari dana APBN senilai Rp4,2 miliar,” pungkasnya.(*)