SUMBARKITA.ID – Mantan Kapolda Sumatera Barat yang kini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Toni Hermanto dilaporkan oleh Mamak Kepala Waris (MKW) Kaum Maboed, M. Yusuf ke Komnas HAM RI, Senin (6/6/2022). Toni diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap beberapa orang saat menangani persoalan sengketa tanah kaum Maboed saat masih menjabat sebagai Kapolda Sumbar.
Dalam pelaporan ke Komnas HAM tersebut, M Yusuf beserta pengacaranya turut melaporkan beberapa orang penyidik Polda Sumbar.
Pelaporan ini berkaitan dengan penahanan yang dilakukan oleh Polda Sumbar tahun 2020 silam kepada M. Yusuf. Yasri dan Alm. Lehar yang dituduhkan sebagai mafia tanah.
Dalam persoalan sengketa Tanah Kaum Maboed ini, M Yusuf menuturkan bahwa tanah yang diklaim selama ini oleh Kaum Maboed adalah sah. Ini dibuktikan dengan surat dari BPN Kota Padang dan sering dimenangkan perdatanya di Pengadilan Negeri Padang.
Almarhum Mkw Lehar ditahan 48 hari dalam keadaan sakit tanpa ada penangguhan penahanan. Sampai Lehar meninggal dunia masih dengan status tahanan.
“Sudah diajukan penangguhan oleh anak mamak kami, tapi tidak digubris oleh mereka,” ujarnya.
Sedangkan M. Yusuf dan Yasri ditahan selama 78 hari, lalu dibebaskan dengan alasan tidak ada bukti yang mencukupi.
Saat ini, Yasri dalam keadaan gangguan mental akibat kasus tersebut.
“Kasus ini sudah dua tahun berjalan di tempat, tidak ada kejelasan dan kepastian,” tukasnya.
Pelaporan yang dibuat M. Yusuf ke Komnas HAM RI dengan harapan agar pihak Komnas HAM dapat menindaklanjuti kasus tersebut.
“Kami merasa hak kami dilanggar, kami melapor kepada Komnas HAM untuk dapat menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” sambungnya.
Menurut Yusuf, pihaknya sudah dirugikan oleh mantan Kapolda Sumbar beserta penyidik baik dari nama baik, fisik, maupun psikisnya.
“Kasus ini seperti sudah dirancang agar kaum kami tidak memiliki hak atas tanah yang kami perjuangkan dan menang perdatanya,” tegasnya.
Yusuf berharap kepada Komnas HAM RI akan keadilan dan kepastian hukum dalam kasus yang menimpanya.
“Kemana lagi kami mau mengadu karena kami sudah melapor ke Mabes Polri tapi belum ada tindak lanjutnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) M. Yusuf, Fadli mengungkapkan pengaduan terhadap Komnas HAM terkait pelanggaran hak asasi manusia oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Hermanto dan penyidik terhadap M. Yusuf beserta saudaranya.
“Kami membuat pengaduan, dan pihak Komnas HAM cukup komunikatif terhadap pengaduan kami,” ujar Fadli.
Dalam pertemuan tersebut, Fadli menjabarkan kasus yang menimpa kliennya, yang mana adanya tindak kriminalisasi yang menahan kliennya tanpa cukup bukti, lalu dibebaskan tapi tidak ada kepastian hukum yang menjelaskan.
“Sudah dijabarkan apa tujuan kami, dan Komnas HAM akan menghubungi lagi dalam kurun waktu dua minggu ini,” imbuh Fadli. (*)
Editor : Hajrafiv Satya Nugraha