SUMBARKITA.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat dan pegawai pemerintah tak mengadakan acara buka puasa bersama. Alasannya, saat ini Indonesia masih dalam transisi dari pandemi menuju endemi COVID-19.
Arahan itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan masih belum menerapkan hal tersebut karena belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat.
Selain itu, Mahyeldi juga menilai pemerintah kurang konsisten dengan penerapan kebijakan larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan ASN.
“Tentu masyarakat bertanya-tanya dengan adanya edaran seperti ini, kenapa pemerintah kurang konsisten. Ketika ada acara apa bisa ramai-ramai, kalau buka bersama itu kan duduknya jarang-jarang, bukan rapat-rapat, seperti yang kita lihat di mesjid,” katanya setelah menghadiri rapat paripurna di DPRD Sumbar, Jumat (24/3/2023).
Menurut Mahyeldi, pemerintah pusat harus mempertimbangkan kembali tentang larangan buka bersama oleh pejabat dan ASN tersebut.
“Jadi saya fikir ini perlu dipertimbangkan lagi, agar anggapan-anggapan masyarakat yang salah presepsi atau semacamnya tidak terjadi. Selain itu kita lihat juga penggunaan masker saat ini tidak terlalu ya,” terangnya.
“Kita juga belum menerima surat resmi, jadi kita belum bisa menerapkannya disini, jadi kita berharap pertimbangan kembali dari pemerintah,” pungkasnya. ***