SUMBARKITA.ID – Mantan Kepala Dinas Kesehatan Payakumbuh, Bakhrizal kembali menjalani sidang lanjutan dugaan tindak pidana Korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) tahun anggaran 2020 di Pengadilan tipikor PN Padang, Senin (11/7/2022). Agenda sidang menjadwalkan pembacaaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
Dari berkas yang diterima SUMBARKITA.ID, JPU menuntut Bakhrizal dengan hukuman penjara selama 1 tahun. Tuntutan ini didasari UU no 31 tahun 1999 pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU no 20 tahun 2001.
“Menyatakan terdakwa dr. Bakhrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” tulis berkas tersebut.
Kemudian poin selanjutnya JPU meminta majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Bakhrizal selama 1 tahun, dikurangi selama Bakhrizal menjadi tahanan sementara. Termasuk menghukum Bakhrizal dengan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan dengan perintah tetap ditahan di rutan.
Di poin lainnya, JPU meminta majelis hakim agar Bakhrizal membayar uang pengganti sebesar Rp 195 juta yang merupakan mbesaran kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan APD ini.
Adapun hal-hal yang memberatkan Bakhrizal dalam tuntutan JPU ini, karena Bakhrizal dianggap telah menyebabkan kerugian negara. Disamping itu Bakhrizal juga berbelit-belit dan tidak mengakui kesalahan.
Menanggapi tuntutan ini, Pengacara Bakhrizal, M Nurhuda mengatakan pihaknya telah mendengar tuntutan JPU dan akan mempersiapkan materi bantaha di sidang lanjutan dengan agenda Pledoi.
“Setelah ini agenda penyampaian pledoi, minggu depan jadwalnya, saat pledoi itu kita membantah tuntutan diamapaiak JPU hari ini,” ujar Nurhuda.
Sebelumnya Mantan Kepala Dinas Kesehetan Payakumbuh, Bakhrizal ini ditetapkan menjadi tersangka oleh kejaksaan Negeri Payakumbuh pada 21 November 2021. Bahkrizal diduga memiliki peran dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan APD tahun anggaran 2020 dengan kerugian negara ditaksir sebesar Rp 195 juta.
Selain Bakhrizal, Kejari Payakumbuh juga menetapkan 6 tersangka lain pada akhir Mei 2022. Para tersangka tambahan tersebut langsung ditahan, yang masing-masing 4 tersangka dari unsur PNS di lingkungan Pemko Payakumbuh dan 2 tersangka dari unsur Swasta.
Dalam perjalanan, kasus ini diambil alih oleh Kejaksaan Agung yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Usai dilimpahkan, penahanan 6 tersangka tambahan ini ditangguhkan oleh Kejati Sumbar. (*)
Editor : Hajrafiv Satya Nugraha