SUMBARKITA.ID — Pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta kembali berbeda pendapat soal penanganan Covid-19 di ibu kota negara Indonesia.
Setelah pengetatan PSBB diterapkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah kapasitas rumah sakit di Jakarta sudah penuh untuk menangani Covid-19.
Terkait hal itu, Anggota DPD, Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan, seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat selalu berkoordinasi dalam menangani pandemi Covid-19.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut seharusnya pemda berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat sebelum menerapkan kebijakan PSBB.
“Kenapa tidak adakan dulu konsultasi dan koordinasi sebelum buat keputusan dan pengumuman tentang PSBB dan sebagainya. Pemda dan Pemerintah Pusat jangan terus-terusan berbeda dalam penanganan covid19. Bikin malu dan malah bahayakan keselamatan warga,” kata Jimly di akun Twitternya, @JimlyAs, Kamis (10/9/2020).
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan, inisiatif untuk koordinasi bisa dari pemda maupun pemerintah pusat.
“Yang penting saling kontak. Jangan main politik terus,” tegas Jimly AS.
Sebelumnya, pemerintah pusat membantah kapasitas rumah sakit, termasuk tempat tidur hingga peralatan lainnya untuk penanganan Covid-19 di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta, sudah terbatas atau segera penuh.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartato mengatakan pemerintah memiliki anggaran yang sangat cukup untuk memperkuat kapasitas rumah sakit dalam menangani pasien corona.
“Pemerintah tegaskan tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah punya dana cukup dan akan terus tambah kapasitas tempat tidur sesuai kebutuhan seluruh daerah, termasuk DKI Jakarta akan dimaksimalkan pemerintah,” katanya saat konferensi pers, Kamis (10/9/2020).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu meminta aktivitas kerja baik di perkantoran ataupun di tempat-tempat lain tetap berjalan. Sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam ketentuan masing-masing, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta.
Meski tidak mengatakan menolak adanya PSBB total seperti yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Airlangga hanya meminta seluruh masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan.
“Kegiatan produktif dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan pemerintah terus dorong sektor produktif jalan dan menjaga protokol Covid-19, dan pemerintah mendorong kampanye jaga jarak dan menghindari kerumunan,” tandas Ketua Umum Partai Golkar itu, dilansir Pojoksatu.id. (AF/SK)
