SUMBARKITA.ID — Undang-Undang (UU) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dengan memuat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai falsafah daerah dinilai tidak memperhatikan budaya lokal dan melupakan karakter masyarakat Kepulauan Mentawai.
Kepala Divisi Pendidikan dan Kebudayaan Forum Mahasiswa Mentawai (Formma), Sarno Cependi (25) mengatakan setelah melakukan telaah terhadap UU itu, khususnya Pasal 5 Huruf C.
Ia mengatakan pasal tersebut menyiratkan pesan seolah Sumbar itu harus Islam dan masyarakat Sumbar wajib hidup sesuai syariat Islam.
“Kitabullah (dalam ABS-SBK) itu jelas mengacu ke Al-Qur’an. Walaupun di Mentawai itu sudah plural secara keyakinan keagamaan, tapi tetap saja tidak dapat disamakan,” katanya, Kamis (14/7/2022).
Sarno tidak menolak keberadaan ABS-SBK dalam UU Provinsi Sumbar. Namun, ia meminta agar ada pengecualian khusus yang diatur dalam UU itu untuk masyarakat Mentawai.
“Jadi, kami meminta ada pasal yang mengatur khusus tentang Mentawai. Sebab, bagaimanapun berbeda, tidak bisa dipukul rata,” katanya.
“Di Mentawi kami punya Arat Sabulungan (sistem kepercayaan, berupa ritual yang menggunakan daun-daun yang dipercaya menghubungkan manusia dengan Tuhan atau Ulau Manua),” imbuh Sarno.
Sebab demikian, ia khawatir kehadiran UU Provinsi Sumbar itu akan menghapus karakteristik dan kebudayaan lokal masyarakat Mentawai.
“Kami meminta agar ada tambahan pasal khusus yang mengatur soal masyarakat Mentawai di UU Provinsi Sumbar,” katanya. (Rian)
Baca Juga: