PADANG, SUMBARKITA.ID – Konflik agraria yang terus terjadi di Sumatera Barat, membuat ruang hidup untuk masyarakat kian menyempit.
Sampai akhirnya, puluhan masyarakat melakukan aksi damai di kantor Gubernur Sumbar, Senin (12/9/2022). Mereka menyuarakan aspirasi atas persoalan ruang hidup ini.
Bahkan saat ini, masyarakat yang berada di zona konflik merasa tidak dilindungi oleh negara. Aparatur penegak hukum dan pemerintahan, terkesan lebih memihak kepada mereka yang berduit.
Jika rekayasa ditemukan didalam konflik, ujung-ujungnya yang akan dikemukakan adalah sebutan “Oknum”.
Atas hal ini, Kepala Departemen Advokasi dan Lingkungan Hidup WALHI Sumbar, Tommy Adam menyatakan pemerintah harus meletakkan pembangunan dan ekonomi berbasis masyarakat. Kajian seperti ini sangat diperlukan disaat ruang hidup masyarakat Sumbar kian menyempit akibat konflik agraria yang terus terjadi.
“Pemerintah harus menemukan kajian yang tepat untuk meletakkan pembangunan dan ekonomi berbasis masyarakat. Jika tidak, ruang hidup masyarakat di Sumbar ini akan terus menyempit,” kata Tommy Adam kepada SUMBARKITA.ID, Selasa (13/9/2022).
Ruang hidup masyarakat Sumbar hari ini, lebih memanfaatkan lahan dan sumber daya alam. baik itu pertanian, pertambangan dan perkebunan. karena itulah, masyarakat sangat membutuhkan pemerintah dan penegak hukum sebagai pelindung.
“Masyarakat itu butuh perlindungan dari penegak hukum dan pemerintah. Kehidupan masyarakat Sumbar ini mayoritas bersumber dari SDA. Jika hal ini benar-benar terlaksana dengan baik, konflik tidak akan terus terjadi. Antara pemodal dengan masyarakat. Kami harap, jangan nanti ujung-ujungnya yang disebut cuma oknum saja,” katanya lagi.