SUMBARKITA.ID — Juru Bicara Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah menjawab pernyataan Tenaga ahli KSP Ade Irfan Pulungan yang menilai JK seolah-olah ingin memanas-manasi keadaan. Husain Abdullah mengatakan tidak ada maksud JK untuk memanas-manasi keadaan
Awalnya, Husain menjelaskan penyataan yang disampaikan Jusuf Kalla itu dilandasi pada hasil survei Economist Intelligent Unit (EIU) terkait indeks demokrasi di Indonesia yang menurun. Husain menjelaskan, menurut JK penurunan indeks demokrasi di Indonesia itu disebabkan berbagai hal, salah satunya mahalnya biaya demokrasi.
“Pak JK menyampaikan pandangan pada acara PKS, yang dilandaskan pada hasil survei Economist Intelligent Unit (EIU) di mana indeks demokrasi di Indonesia menurun. Pak JK pun menjelaskan akar masalahnya, diantaranya mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Untuk menjadi anggota parlemen atau Kepala Daerah butuh biaya yang tinggi. Sesudah kontestasi berlangsung, seorang politisi perlu mengembalikan investasinya. Saat itulah terjadi penurunan kualitas demokrasi. Ketika kualitas demokrasi menurun, terjadilah korupsi, kata Pak JK,” kata Husain Abdullah dilansir detikcom, Minggu (14/2/2021).
“Selain itu, dalam pelaksanaan demokrasi perlu check and balance. Pemerintah memang menyampaikan agar rakyat menyampaikan kritik. Tetapi kata Pak JK bagaimana menyampaikan kritik tanpa dipanggil polisi?” lanjut.
Menurutnya, dari penyataan itu, JK tidak bermaksud memanas-manasi keadaan. Ia mengatakan Jusuf Kalla hanya ingin kualitas demokrasi di Indonesia semakin meningkat.
“Dalam hal ini Pak JK tidak bermaksud memanaskan situasi. Apa yang disampaikannya sesuatu yang perlu dibenahi agar kualitas demokrasi di Indonesia meningkat,” ujarnya.
Untuk itu, Husain menilai penyataan Jusuf Kalla itu tidak perlu direspon secara berlebihan. Menurutnya, penyataan Jusuf Kalla harusnya ditanggapi secara konstruktif agar proses demokrasi berjalan dengan sehat.
“Saya kira kita tidak perlu panas, kalau bertanya saja sudah membuat panas, bagaimana pula kalau dikritik? Jadi sebaiknya ditanggapi secara konstruktif agar apa yang ingin dicapai pemerintah; rakyat menyampaikan kritiknya secara baik dan benar sementara pemerintah menerimanya sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat,” tuturnya.
Sebelumya diberitakan, Jusuf Kalla mempertanyakan bagaimana cara masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Tenaga ahli KSP Ade Irfan Pulungan menilai JK terlihat seolah-olah ingin memanas-manasi keadaan.
“Jadi sangat ironis sekali saya katakan, jika Pak Jusuf Kalla menyampaikan itu, dan disampaikannya dalam forum suatu partai, sepertinya dia ingin memanas-manasi atau memprovokasi keadaan untuk bisa memberikan arah kepada partai tersebut,” ujar Ade Irfan, Sabtu (13/2/2021).
Ade Irfan menyebut JK perlu membedakan antara kritik dan hujatan. Dia juga mempertanyakan cara berpikir Jusuf Kalla terkait statement yang mempertanyakan cara kritik.
“Pertama kan harus bisa bedakan antara kritik dan hujatan caci maki, mana yang dikatakan kritik mana yang dikatakan caci maki itu yang harus dipahami oleh Pak JK,” kata Ade Irfan.
“Saya kira dia sebagai tokoh masyarakat, tokoh publik, kalau dia mempertanyakan tentang itu justru saya mempertanyakan tentang logika berfikir dia, mengapa dia malah menyatakan statement itu,” sambungnya. (sk/detikcom)
