SUMBARKITA.ID – Ombudsman Perwakilan Sumbar mendapatkan laporan dugaan Mark Up Nilai yang dilakukan oleh oknum Guru di SMP Negeri 1 Padang. Laporan ini membuat dunia pendidikan Kota heboh. Apalagi SMP Negeri 1 Padang adalah sekolah 0favorit di Kota Padang.
Dengan ditemukannya kasus tersebut Ombudsman mengeluarkan surat rekomendasi/saran yang salah satu isinya agar pengumuman penerimaan siswa melalui jalur prestasi agar ditunda.
Menanggapi persoalan ini, Ketua PPDB tingkat SMA/SMK Sumbar, Suryanto mengungkapkan Praktek Dugaan Mark Up Nilai ini salah satu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah pendidik.
Akibatnya praktek ini, tidak hanya siswa yang dirugikan. Namun, Dinas Pendidikan juga menjadi korban. Rencananya Dinas Pendidikan Sumbar akan membatalkan keikutsertaan siswa yang terindikasi dengan kasus tersebut di jalur prestasi.
“Sesuai dengan pasal 28 PPDB, intinya kalau tidak mengunakan dokumen yang sah atau tidak menggunakan dokumen semestinya sesuai dengan undang-undang itu bisa dibatalkan. Kita anggap tidak valid datanya,” ujarnya, Senin (27/6/2022).
Walaupun para siswa ini dibatalkan dari jalur prestasi, namun tetap diarahkan mereka masuk ke jalur zonasi.
“Jadi untuk jalur prestasi karena peristiwa ini dianggap datanya tidak valid dan diberi kesempatan untuk ikut di jalur zonasi,” ujarnya.
Dia juga mengatakan tidak akan mungkin untuk mengulangi PPDB karena pasti akan jauh lebih rumit lagi.
“Pada prinsipnya adalah kita menyelamatkan yang banyak yang kalau gara-gara cuma masalah satu sekolah diulang lagi kan malah tambah bikin ribet lagi,” ungkapnya.
Terkait saran dari Ombudsman dia mengatakan siapapun boleh menyarankan tetapi keputusan tetap harus diambil.
“Kemarin kita telah mengumpulkan setiap kepala sekolah karena masalah ini, maka diputuskanlah pengumumannya diumumkan jam 12 malam kemarin,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan kasus ini mungkin terkait dengan masih adanya anggapan mengenai sekolah unggulan, padahal saat ini tidak ada lagi sekolah yang dikatakan unggulan di kota Padang, karena saat ini banyak jalur yang dibuka untuk masuk ke sebuah sekolah.
“Misalnya di SMA 16 dulu dikatakan sekolah pinggiran. Namun sekarang lihat, ada siswanya yang diterima di ITB, jadi saat ini dimanapun sekolahnya siswa bisa untuk meraih prestasi setinggi-tingginya,” ungkapnya.
Untuk sanksi terkait kasus ini sendiri dia mengatakan mengembalikan ke pihak sekolah dan tidak mau ikut campur dalam hal tersebut.
“Kita kembalikan ke sekolah, pihak inspektorat juga akan ada yang mengurus, kita tidak mau terlalu masuk kedalam,” tutupnya. (*)
