SUMBARKITA.ID — Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie kembali menyindir sikap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Kali ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menduga ada persaingan politik terutama menuju konstalasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 antara Anies Baswedan dengan pihak istana.
“Untuk pelajaran ke depan, baiknya menteri-menteri dan pejabat pusat jangan lagi buat statemen asal beda dengan Gubernur, terutama DKI seolah benarkan persepsi terjadinya jegal-jegalan untuk pilpres 2024,” katanya melalui akun Twitternya @JimlyAs, Sabtu (12/9/2020).
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menyebutkan saat ini ada kesan kalau pemerintah pusat seakan menjadi opisisi bagi Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini menjadi aneh, karena baik pusat dan daerah sama-sama pemerintah yang harusnya saling berkoordinasi.
“Pempus kok beroposisi ke Pemda. Aneh, lucu dan bahaya. Baiknya Presiden luruskan dan Pemda juga tahu posisi sebagai subsistem,” ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota DPD itu juga menyoroti polemik kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang akan diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dia mengingatkan, pemerintah daerah dan pusat jangan terus-terusan berbeda karena hanya bikin malu dan malah membahayakan keselamatan warga.
“Kenapa tidak adakan dulu konsultasi & koordinasi sebelum buat keputusan & pengumuman tentang PSBB dan sebagainya. Pemda & Pempus jangan terus-terusan berbeda dalam penanganan Covid-19. Bikin malu & malah bahayakan keselamatan warga,” kata Jimly.
Jimly mengatakan bahwa inisiatif berkoordinasi sebenarnya bisa datang dari pemerintah pusat atau daerah.
Menurutnya, yang terpenting adalah saling kontak antara pemerintah pusat dan daerah.
“Inisiatif bisa dari pemda/pempus. Yang penting saling kontak. Jangan main politik terus,” kata Jimly. (dj/sk)
