SUMBARKITA.ID — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap dugaan pemotongan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Pada tahun 2022, Pemko Padang menganggarkan belanja bansos sebesar Rp13.459.211.000,00, namun realisasi hanya sebesar Rp9.707.189.200,00 atau 72,12%.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK secara uji petik atas belanja bansos Pemko Padang tahun 2022, ditemukan permasalahan pemotongan terhadap bantuan yang diterima masyarakat melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dititip di Dinas Sosial.
Hasil konfirmasi KPK kepada 25 penerima bansos yang bersumber dari Pokir DPRD di lima kelurahan menunjukkan minimal enam orang penerima dari Kelurahan Belakang Tangsi tidak menerima dana bansos secara penuh.
BPK Menyebut, pemotongan tersebut terjadi karena diduga ada permintaan biaya dari seorang koordinator inisial Z yang ditunjuk oleh salah satu anggota DPRD Padang setelah dana bansos cair pada rekening masing-masing penerima.
“Besaran pemotongan bervariasi dari Rp100 ribu sampai Rp200 ribu dari total bantuan sebesar Rp1 juta yang diterima setiap penerima,” demikian keterangan hasil pemeriksaan BPK.
Meski pemotongan tersebut telah diinformasikan sejak awal dan diketahui akan dipotong setelah menerima bantuan sosial sebesar Rp200 ribu, BPK menemukan bahwa pemotongan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Disebutkan pemotongan itu digunakan untuk keperluan administrasi, seperti biaya fotocopy, materai, dan dana transportasi.
BPK menyimpulkan bahwa kurangnya pengawasan dan pengendalian dari Kepala Dinas Sosial menjadi salah satu penyebab permasalahan tersebut.
Pada 9 Mei 2023, telah dilakukan pengembalian pemotongan dari koordinator kepada penerima bansos dengan sesuai tanda terima dan dokumentasi.
Namun, hasil pemeriksaan BPK dengan metode uji petik terhadap 25 penerima bansos masih menimbulkan pertanyaan menarik. Dengan jumlah penerima bansos yang mencapai ribuan, bisa jadi terdapat potensi temuan nilai yang lebih besar jika BPK melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Terkait temuan tersebut, Plt Kadis Sosial Kota Padang, Budi Payan, menolak memberikan komentar. Ia mengarahkan konfirmasi agar dilakukan kepada Kadis Sosial yang menjabat tahun 2022.
“No comment. Silakan konfirmasi kepada Kadis Sosial yang menjabat tahun 2022,” kata Budi Payan saat dikonfirmasi, Selasa (1/8/2023).
Sementara itu, Wali Kota Padang juga belum memberikan tanggapan meskipun sudah dikonfirmasi media melalui surat dan pesan WhatsApp. ***