Oleh: Muhammad Jalali
Solok Selatan merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki banyak kandungan emas di dalam perut buminya. Maka tak heran banyak warga mencoba mengantungkan hidup dengan mengeruk tanah, demi mendapatkan serpihan- serpihan kecil dari emas terebut.
Layaknya sebuah tambang, tentu ada pekerja dan pemodal. Kolaborasi keduanya dalam penambangan tersebut disinyalir ilegal.
Ironisnya, para pekerja tambang tersebut sering menjadi korban kecelakaan kerja. Pada April 2020 sembilan orang petambang tewas tertimbun longsor dilubang tambang. Pada 11 Januari 2021 empat orang menjadi korban. Kemudian, pada Senin 10 mei 2021 puluhan orang tertimbun longsor di mana sebagian besar ditemukan dalam kedaan meninggal dunia. Selanjutnya, pada Juli 2022 tiga orang tewas tertimbun longsor di salah satu tambang tersebut . Selain memakan korban juga semakin memperparah kerusakan hutan dan sungai.
Dalam perspektif ini, emas itu tentu tak semahal harga nyawa pekerja.
Berdasarkan hasil pemantauan tim gabungan BPNB, harian Kompas dan pemerhati lingkungan hidup di Solok Selatan pada akhir tahun 2019, ditemukan fakta bahwa Kawasan hutan lindung yang berada di daerah aliran sungai Batanghari telah mengalami kerusakan parah. Dimana lokasi pertambangan emas ilegal itu sendiri menyebar hampir di semua aliran sungai yang bermuara ke sungai Batang Hari bagian hulu.
Gubernur sumbar, mahyeldi ansharullah sudah pernah bersuara menanggapi keberadaan tambang emas illegal yang telah memakan korban dan merusak lingkungan, dengan meminta pemerintah pusat melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peusahaan dan penambang illegal di kabupaten tersebut.
Bahkan, Mensos Tri rismaharini dalam kunjungannya ke Solok Selatan pada 12 mei 2021 juga mengunjungi korban longsor akibat tambang emas illegal. Dalam kunjungannya Mensos meminta Bupati Solok Selatan untuk mencarikan alternatif pekerjaan lain supaya tidak ada lagi korban karena mencari nafkah.
Namun ada yang aneh dari solusi pemberian izin yang coba ditawarkan oleh bupati Solok Selatan, memberikan izin pertambangan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tambang emas ilegal yang ada di Solok Selatan. Tentu bukan solusi yang bijak. Solusi tersebut memperlihatkan bahwa seolah-olah Bupati Solok Selatan mendukung adanya tambang emas yang telah memakan korban dan merusak lingkungan.
Timbul pertanyaan, apakah ada keterlibatan dari mereka yang menjadi elit politik di Solok Selatan saat ini.
Beberapa hari yang lalu salah satu anggota DPR RI dari Sumatera Barat Kembali menyoroti persoalan tambang emas ilegal yang ada di Solok Selatan. Anggota DPR itu meminta Polda Sumbar untuk menindak aksi tambang emas ilegal di Solok Selatan yang sangat meresahkan dan membahayakan. Selain itu, dia juga meminta Kapolres Solok Selatan untuk turun langsung ke lapangan mengecek tambang yang meresahkan itu.
Artinya belum ada keseriusan dari Pemkab atau aparat keamanan dalam menuntaskan permasalahan tambang ilegal yang ada di Solok Selatan.
Oleh karena itu kami dari PW SEMMI SUMBAR meminta kepada Kapolda Sumbar yang baru untuk menindak tegas aksi tambang emas ilegal tersebut secara tuntas. Jika terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan akan terus memakan korban jiwa, dan tentu akan memparah kerusakan lingkungan oleh aktivitas tambang tersebut.
Sikat dan ringkus siapa saja yang bermain di dalamnya. Agar masyarakat tidak resah dan tentu untuk menjaga keberlangsungan hidup di masa mendatang. ***
Penulis merupakan Kabid PTKP PW SEMMI Sumbar