SUMBARKITA – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Andalas (Unand) menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan alasan membengkaknya subsidi BBM dalam APBN sangat tidak bijak.
“Pemerintah seharusnya masih bisa mengambil kebijakan lain, contohnya menunda pekerjaan proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung ke masyarakat,” ungkap Yodra Muspierdi kepada Sumbarkita, Rabu (7/9/2022).
Ia mencontohkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang membengkak dari anggawan awal, yaitu dari Rp86 triliun menjadi Rp114,24 triliun.
Baca Juga : Demo Akbar 7 September 2022, Mahasiswa Ingin DPRD Sumbar Satu Suara “Tolak Kenaikan Harga BBM”
“Belum lagi proyek ibukota negara yang memakan anggaran lebih dari Rp500 triliun, dan proyek-proyek BUMN juga turut membebani pembiayaan negara,” sambung mahasiswa jurusan ilmu hukum tersebut.
Selain itu, BEM KM Unand memandang pemenuhan kebutuhan aparatur, pegawai negara, dan pejabat tinggi negara juga memakan biaya yang sangat besar.
“Pasalnya, menurut Kementerian Keuangan pada APBN 2022, untuk tahun depan pembiayaan kebutuhan belanja pegawai bisa mencapai Rp400 triliun, belum lagi pembiayaan pensiunan yang juga memakan biaya,” sebut Yodra.
