Padang Panjang – Kota Padang Panjang menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat (Sumbar) dengan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2023.
Diketahui, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
“Kita masih menjadi satu-satunya daerah di Sumbar, dengan angka kemiskinan nol persen,” ungkap Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra saat menerima kunjungan Manajemen Sumbarkita, Kamis (7/12).
Sonny menyebut, capaian tersebut harus disyukuri. Kendati demikian, pihaknya tidak akan terlena, sebab saat ini angka kemiskinan di Padang Panjang masih 5,14 persen.
Pada 2022, Padang Panjang menjadi satu dari sembilan kabupaten dan kota di Sumbar dengan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata provinsi. Angka kemiskinan di Sumbar pada 2022 mencapai 5,92 persen.
Untuk terus menurunkan angka kemiskinan, Pemko Padang Panjang telah menyiapkan beberapa strategi, di antaranya pengembangan kualitas SDM, peningkatan kondisi pemukiman, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, pembentukan kelompok usaha bidang pemasaran, revitalisasi usaha hortikultura, peternakan dan lain sebagainya.
“Kita harus melakukan beberapa hal, di antaranya evaluasi yang komprehensif, melanjutkan program, melakukan inovasi serta meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan semua pihak,” kata Sonny didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Winarno.
Perhatian Khusus Pemerintah Pusat
Kota Padang Panjang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat. Ini dibuktikan dengan kedatangan rombongan Komisi X DPR RI yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah tersebut pada Rabu (6/12/2023). Kunker masa reses 2023 itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.
