Pasaman – Polemik pembebasan sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Pasaman, Mara Ondak, dari tugas jabatannya terus bergulir. Diketahui, Plt Bupati Pasaman Sabar AS membebastugaskan Mara Ondak sebagai sekda pada 13 November 2023.
Mara Ondak menyampaikan bahwa sejak dibebastugaskan hingga saat ini, dirinya belum dipanggil oleh tim pemeriksa baik secara tertulis maupun lisan. Padahal pemanggilan merupakan prosedur standar dalam penanganan kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Sampai hari ini, Rabu 22 November 2023, saya belum pernah dipanggil tertulis maupun lisan oleh tim pemeriksa,” ungkap Mara Ondak dikonfirmasi media, Rabu (22/11/23).
Sebelumnya, sejumlah pihak mempertanyakan prosedur pembebastugasan sekda tersebut. Prosedur yang dilakukan diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 terkait Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Kepala BKPSDM Pemkab Pasaman, Joko Rivanto, menjelaskan bahwa Plt Bupati Pasaman memiliki kewenangan untuk melakukan pembebastugasan sementara sekda definitif jika diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin ASN yang berat.
“Bisa apabila terperiksa diduga melanggar disiplin ASN pelanggaran berat,” kata Joko Rivanto, Rabu (15/11/23).
Plt Bupati Pasaman, Sabar AS, sempat mengatakan, bahwa pemberhentian Mara Ondak adalah untuk keperluan pemeriksaan.
“Untuk keperluan pemeriksaan maka MO (Mara Ondak) diberhentikan dan diangkat Yasri Uripsah sebagai Plh Sekda Pasaman,” kata Sabar AS saat dikonfirmasi, Sabtu (18/11/23).
