SUMBARKITA.ID – Perusahaan Listrik Negara (PLN) bakal memberlakukan peraturan pemerintah perihal penyesuaian tarif listrik. Di Sumatera Barat, penyesuaian tarif tersebut akan berdampak pada belasan ribu pelanggan. Aturan ini akan diberlakukan pada 1 Juli 2022 mendatang.
Aturan ini penyesuaian tarif listrik ini akan menyasar kepada pelanggan rumah tangga mampu non subsidi dengan golongan 3.500 Volt Ampere (VA) ke atas.
Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah Sumbar, Yenti Elfina mengatakan kebijakan ini untuk penyesuaian tarif, bukan menaikkan harga tarif listrik.
“Ini namanya tarif adjusment,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/6/2022).
Dijelaskan Yenti, di tahun 2014 hingga 2017 pemerintah telah melaksanakan tarif adjusment ini. Namun pengawasan tidak maksimal dan akhirnya pelanggan rumah tangga mampu dan kantor-kantor masih menikmati subsidi tarif listrik dari pemerintah.
Seharusnya, kata dia, subsidi tersebut diperuntukkan buat pelanggan yang kurang mampu yakni golongan tarif R1 ke bawah. Oleh karena itu, penyesuaian tarif pun dilakukan secara bertahap tergantung kepada fluktuasi harga ekonomi tarif listrik.
“Sejak 2017 ke atas, itu tidak dikenakan kepada pelanggan, tetapi dibayarkan oleh pemerintah ke PLN berupa kompensasi. Ternyata kondisi yang ada itu dana kompensasi atau rumah tangga mampu dan kantor pemerintah menerima subsidi. Inilah yang ditinjau ulang oleh pemerintah menyesuaikan tarif,” jelasnya.
Karena menjadi kebijakan nasional, penyesuaian tarif listrik juga berlaku di Sumbar. Menurutnya, pelanggan di Sumbar yang terdampak penyesuaian tarif tersebut hanya satu persen dari jumlah pelanggan PLN di Sumbar.
“Rinciannya, kalau di Sumbar, ada 1.466 pelanggan rumah tangga untuk daya 6.600 VA ke atas (R3), kemudian yang untuk daya 3.500 VA ke atas (R2) itu berjumlah 13.000-an pelanggan. Yang terkena ini adalah rumah-rumah mewah dan orang-orang mampu,” ungkapnya.
“Kemudian, untuk kantor-kantor pemerintah, ada sekitar 5.000 pelanggan,” imbuh Yenti.
Dia menegaskan, penyesuaian tarif tersebut tidak terdampak atau tidak berlaku kepada pelanggan rumah tangga, bisnis, dan industri yang dayanya di bawah 3.500 VA. Artinya, pemberian subsidi dilakukan tepat sasaran oleh pemerintah. (*)
Editor : Hajrafiv Satya Nugraha