Sejumlah Catatan Diskusi Publik FPK terkait UU Provinsi Sumatera Barat
SUMBARKITA - Diskusi Publik Eksistensi Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, Rabu (21/09/2022) ...
Read moreSUMBARKITA - Diskusi Publik Eksistensi Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, Rabu (21/09/2022) ...
Read moreSUMBARKITA - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengelar Diskusi Publik Eksistensi Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Undang-Undang nomor ...
Read moreMENTAWAI, SUMBARKITA - Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) menilai DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai ingkar janji terkait pengajuan judicial review (JR) Undang-Undang ...
Read morePADANG, SUMBARKITA - Masyarakat Mentawai secara resmi mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 17 ...
Read moreMENTAWAI, SUMBARKITA - Aliansi Masyarakat Mentawai (AMB) melakukan audiensi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumbar bersama ...
Read morePADANG, SUMBARKITA - Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) desak Gubernur Sumbar bersikap dan meminta kepada pemerintah dan DPR RI untuk memasukkan ...
Read morePADANG, SUMBARKITA - Ketua Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) Yosafat Saumunuk menilai ucapan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengenai tidak ada diskriminasi ...
Read morePADANG, SUMBARKITA - Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah angkat bicara mengenai keberatan masyarakat Kepulauan Mentawai terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun ...
Read morePADANG, SUMBARKITA - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumbar secara resmi telah ditandatangani Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. ...
Read moreSUMBARKITA.ID -- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar menilai kekhawatiran masyarakat Mentawai mengenai Undang-Undang Provinsi Sumbar tidak beralasan. "Secara ...
Read more© 2020-2024 sumbarkita.id. All right reserved