“Bersama pemerintah pusat, provinsi dan sejumlah pihak terkait kami berupaya memulihkan akses transportasi yang terganggu, sehingga mobilisasi barang dan jasa kembali pulih,” ucapnya lagi.
Sekda menjelaskan, pihaknya telah menghitung dampak bencana berupa kerugian terhadap aset negara atau daerah maupun harta benda masyarakat.
“Terhadap fasilitas umum atau publik yang rusak segera diperbaiki, sementara terhadap harta benda masyarakat, baik rumah, lahan pertanian, perkebunan dan perikanan sedang dilakukan pendataan untuk segera dilakukan verifikasi,” katanya.
Menurutnya, seluruh elemen pemerintahan baik kecamatan maupun nagari dan instansi pendamping seperti TNI, Polri, Basarnas dan instansi kebencanaan bersatu padu untuk memulihkan keadaan, dengan melakukan pembersihan fasilitas umum maupun rumah warga yang masih terdampak lumpur.
