Padang – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) mengadakan pertemuan dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek di Gedung B Kemendikbudristek Jakarta, Senin (23/10/2023). Pertemuan ini membahas sejumlah hal, salah satunya kasus kejahatan seksual yang terjadi di Unand.
Hadir di pertemuan tersebut Presiden Mahasiswa KM Unand Yodra Muspierdi beserta sejumlah menterinya yakni Fajar Septian, Raja Hasian Pasaribu dan Sahji Rinaldi. Kemendikbudristek diwakili Wakil Ketua Sekretariat Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Julians Andarsa dan sejumlah pengurus Sekretariat Pokja.
Presiden Mahasiswa KM Unand Yodra Muspierdi mengatakan, pihaknya sengaja datang ke Sekretariat Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Itjen Kemendikbudristek untuk berkoordinasi sekaligus membahas perkembangan penanganan kasus kejahatan seksual yang terjadi di Unand.
“Hadirnya kami di sini sebagai bentuk kecintaan pada Universitas Andalas dalam mengatasi atau mengurangi kasus kejahatan seksual di Unand,” kata Yodra, dikutip dari keterangannya, Rabu (25/10).
Menteri Koordinator Pergerakan BEM KM Unand Fajar Septian menyampaikan, saat ini oknum pelaku kejahatan seksual itu masih berkeliaran bebas di lingkungan kampus.
“Sampai sekarang belum ditemukan titik terang kasus tersebut. Padahal mahasiswa butuh rasa aman,” kata Fajar.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Sekretariat Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Itjen Kemendikbudristek, Julians Andarsa mengatakan, penyelidikan kasus tersebut masih berlanjut. Ia menyebut, semua berkas sudah lengkap.
Menurut Julians, Satgas PPKS Unand sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Satgas PPKS Unand bekerja cepat, tepat, dan hati-hati dalam menyusun segala bentuk laporan atau dokumen administrasi dalam penanganan kasus.
Namun, untuk penentuan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku mesti ada berbagai pihak yang akan dilibatkan.
“Karena yang bersangkutan adalah pegawai sipil negara. Kita perlu ikuti semua tahap birokrasi agar dalam pengambilan keputusan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga nanti tidak akan ada upaya banding dan lain hal dari pihak pelaku. Kementerian sangat konsen dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada di lingkungan kampus” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Satgas PPKS Unand dibentuk pada tahun 2021. Unand merupakan kampus PTN-BH pertama dan perguruan tinggi kelima yang membentuk Satgas PPKS. Satgas tersebut dilantik dan diangkat langsung oleh Rektor Universitas Andalas, Prof. Yuliandri pada 2022.
Beberapa bulan setelah pelantikan Satgas PPKS Unand, laporan pun mulai masuk. Salah satu terlapornya adalah oknum dosen yang rekomendasi sanksinya telah diberikan oleh Ketua Satgas PPKS Unand bersama Rektor Unand kepada Itjen Kemendikbud pada Desember 2022 lalu.
Namun, setelah kasus tersebut diserahkan kepada kementerian dan dibentuk tim investigasi ulang oleh kementerian, hingga saat ini sanksi yang diberikan ke pelaku tidak jelas kepastiannya. ***
