SUMBARKITA.ID — Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) bakal melakukan percepatan reformasi birokrasi sebagai wujud visi dan misi daerah. Untuk mewujudkan hal itu, maka pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan secara maksimal.
Sekda Pessel, Mawardi Roska mengatakan, reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Pessel menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
“Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu prioritas yang ingin dicapai. Dari itu kami berharap di 2023 ini pelayanan terhadap masyarakat bisa terlaksana dengan baik dan maksimal,” ujarnya, Rabu (11/1/2023).
“Jika tidak tercapai, maka ASN akan tergilas. Sebab, banyak hal yang dapat dilakukan untuk perbaikan. Jadi, tidak ada lagi istilah meja basah dan meja kering, semuanya akan mendapat porsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing,” ucapnya lagi.
Hingga kini, kata dia, Pemkab Pessel terus menggulirkan berbagai program pembaharuan di bidang tatanan pemerintahan. Selain itu, pihaknya juga akan terus mendorong ASN sebagai gerbong perubahan agar bekerja efektif dan efisien.
“Sekarang tidak zaman lagi ASN datang ambil absen, lalu hilang tanpa tahu apa yang harus dia kerjakan. Sikap seperti itu harus dihilangkan. Ke depan saya tidak ingin ada pejabat yang malas-malasan dan hanya menerima gaji buta saja,” ujarnya menegaskan.
Baca Juga: Wali Nagari di Pesisir Selatan Dilaporkan Sering Bolos, Sekda Bertegas-tegas
Ia menyebut, kebiasaan yang berkembang dalam budaya ASN umumnya menyangkut ketidakpahaman dengan tupoksi masing-masing. Walaupun uraian pekerjaan tersebut sudah dijelaskan.
“Idealnya gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan itu harus dibarengi dengan kewajiban sebagai abdi negara. Berdasarkan hal itu, maka marilah bekerja dengan serius, jujur, dan profesional sesuai harapan masyarakat,” tuturnya. ***
