SUMBARKITA.ID – Sumatera Barat resmi memiliki UU Sendiri yang mengatur adat budaya Minangkabau sesuai dengan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). UU ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Juli 2022. Salinan dan pengesahan ini bisa dilihat dalam situs Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg).
Falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah (ABS-SBK) itu bisa dilihat dalam UU no 17 tahun 2022 pada Pasal 5 huruf c yang berbunyi :
Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.
Dalam bab ‘Penjelasan’, dijelaskan maksud pasal tersebut. Bahwa falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga dijelaskan perihal pengertian adat salingka nagari.
Kermudian bunyi penjelasan Pasal 5 c:
Pelaksanaan nilai falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan “adat salingka nagari” adalah adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau, serta menjadi sarana mediasi bagi penyelesaian permasalahan warga adat di nagari tersebut.
UU ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa pemberian otonomi daerah harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, termasuk kekayaan budaya dan kearifan lokal. Dijelaskan juga bahwa pemberian daerah otonom merupakan upaya mempercepat terwujudnya tujuan bernegara.
“Melalui daerah otonom, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya untuk dikelola oleh daerah otonom sehingga membantu mempercepat terdistribusinya hak-hak publik bagi masyarakat di daerah,” demikian bunyi bagian Umum di bab ‘Penjelasan’. (*)
Sumber : Detik.com
Editor : Hajrafiv Satya Nugraha
