“Motifnya berulang, kami sudah mengingatkan teman-teman desk pemilu, dan Sumbar juga tidak akan lepas dari upaya mempermainkan kecurangan di Pilkada ini. Apalagi di beberapa daerah sangat kental dengan isu nepotisme dan politik dinasti,” sambungnya.
Lancangnya rezim mengutak-atik demokrasi dan hukum tentu akan menjadi preseden dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung tidak lama lagi.
“Jangan sampai politik kotor yang seolah-olah bersih karena dicuci oleh alat legitimasi itu terjadi di daerah, termasuk di Sumatera Barat,” tuturnya.
Ia berharap forum tersebut menjadi titik awal penyebaran virus perlawanan terhadap rezim yang menghalalkan nepotisme dan politik uang.
“Dengan memberikan namanya Sumatera Barat melawan, diharapkan Riau juga melawan, Makassar juga melawan, Banjarmasin juga melawan, dan Aceh juga melawan,” pungkasnya.
