Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Deklarasikan Perlawanan terhadap Politik Uang dan Dinasti

Sumbarkita – Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil mendeklarasikan gerakan “Sumatera Barat Melawan Politik Uang dan Politik Dinasti”.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menyatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah dihadapkan dengan politik kotor yang mengatasnamakan dinasti dan berbagai pembenaran terhadap politik uang.

“Ada yang mengatakan tidak masalah dengan nepotisme dan dinasti, karena rakyat yang memilihnya. Tidak masalah calon koruptor dan politik uang, toh semua orang senang,” jelasnya di Gedung Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumat (28/6).

Menurut Feri, melawan segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merusak sistem hukum dan demokrasi merupakan tradisi intelektual Sumatera Barat.

“Praktik perusakan hukum dan demokrasi setidaknya terlihat pada rezim yang berkuasa saat ini. Tanpa malu, presiden sebagai kepala pemerintahan malah mengutamakan kepentingan keluarga dan golongan di atas kepentingan negara,” ujarnya.

Feri juga mengungkapkan bahwa praktik politik “gentong babi” berpotensi terjadi dalam pemilihan presiden karena dana-dana pokir akan segera dikucurkan, yang akan menjadi syarat untuk Pilkada berlangsung.

“Kenapa belum heboh? Karena belum ada yang pasti. Heboh soal pembagian pokir akan terjadi setelah tanggal 27 Agustus ketika masing-masing calon mendaftar. Akan lebih heboh lagi pada 27 Oktober saat calon sudah ditetapkan dan dana dikucurkan,” ungkapnya.