SUMBARKITA.ID — Fenomena perilaku menyimpang seperti LGBT hingga peredaran narkoba menjadi atensi Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Supardi saat bersilaturahmi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumbar, Kota Padang, Selasa (24/1/2023).
Pada kesempatan itu Supardi mengajak Muhammadiyah Sumbar ikut serta memberantas fenomena tersebut.
“Sangat disayangkan belum ada satu pun organisasi yang pasang badan untuk berkontribusi lebih dalam menghilangkan kondisi tersebut. Dengan kesempatan ini DPRD secara kelembagaan mengajak Muhammadiyah Sumbar sebagai salah satu organisasi Islam terbesar berkontribusi lebih untuk menyikapi kondisi sosial itu,” kata Supardi.
Terkait LGBT, secara presentase Sumbar menempati posisi ketiga se-Indonesia. Menurutnya, hal negatif ini adalah tanggung jawab bersama.
Kemudian, untuk mendukung peran Muhammadiyah di Sumbar, DPRD berencana memberikan hibah sebesar Rp 1 miliar pada perubahan APBD 2023.
Supardi menegaskan, andil Muhammadiyah untuk memberantas perilaku menyimpang di Sumbar sangat bisa dilaksanakan. Ia menilai Muhammadiyah memiliki pusat kajian hingga lembaga pendidikan tinggi, sehingga mudah untuk menjalankan program-program strategis untuk menekan angka hal-hal menyimpang.
Baca Juga: DPRD Sumbar Gelar Fit and Proper Test 15 Calon Komisioner KI Sumbar
Sementara itu Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, Bakhtiar mengatakan, Muhammadiyah Sumbar memiliki sejumlah program prioritas pada tahun ini, diantaranya membenahi gedung dakwah yang belum begitu representatif. Ada beberapa ruang yang belum digunakan termasuk lantai tiganya.
“Ke depan gedung ini akan menjadi pusat kegiatan Muhammadiyah termasuk proses pengkaderan, tidak hanya itu, kegiatan perguruan tapak suci juga disini,” katanya.
Selain memperbaiki gedung, Muhammadiyah Sumbar juga terus melakukan kosulidasi dengan 754 ranting dan lebih dari 100 cabang di Sumbar. Dalam hal amal usaha Muhammadiyah Sumbar memiliki TK hingga universitas yang tersebar di 19 Kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
“Pengurus terus memacu percepatan pengembangan amal usaha di Sumbar, karena SDM Muhammadiyah banyak dari berbagai latar belakang,” jelasnya.
Bakhtiar menambahkan apapun digerakan Muhammadiyah ada sangkut pautnya dengan kebijakan pemerintah, maka perlu peran tokoh Muhammadiyah yang berada di legislatif maupun eksekutif. ***