PADANG, SUMBARKITA.ID – Pertemuan antara Gubernur Sumbar, Mahyeldi dengan perwakilan Aliansi Masyarakat Bersatu (AMB) di rumah Dinas Gubernur Sumbar pada Jumat (26/8/2022), ternyata diwarnai insiden Walk Out (WO) dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
Insiden Walk Out ini dikarenakan LBH merasa Mahyeldi separuh hati memperjuangkan aspirasi AMB terkait UU No 17 tahun 2022.
“Kami memilih Walk Out dari ruang pertemuan. Ini karena kami melihat Gubernur tidak serius dalam memperjuangkan aspirasi dari AMB terkait UU No 17 tahun 2022,” kata Direktur LBH Padang, Indira Suryani kepada SUMBARKITA.ID, Senin (29/8/2022).
Ketidakseriusan tersebut terlihat saat Gubernur menolak untuk menyalurkan aspirasi AMB secara tertulis kepada Presiden RI dan DPR RI. Tetapi malah menyarankan AMB datang langsung ke Jakarta dan mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mendengar hal tersebut, Indira mengaku sempat protes karena fungsi Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan UU bukan untuk merevisi.
“Jadinya aneh. Kenapa malah menyuruh AMB ke Jakarta kemudian mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Harusnya Gubernur yang maju ke Jakarta, bukan AMB,” kata Indira lagi.
Menurut Indira, keinginan AMB hanya meminta pemerintah untuk merevisi UU no 17 tahun 2022 dengan mengakui Mentawai sebagai sebagai bagian dari Sumatera Barat, namun memiliki indigenous people (adat dan kebudayaan sendiri-red),” kata Indira lagi
Karena menilai sikap Gubernur Sumbar yang terkesan lepas tangan, Indira dan beberapa perwakilan dari LBH Padang memilih walk out.
“Kami merasa tidak ada gunanya berdialog dengan Gubernur yang tidak mau mendengar aspirasi rakyatnya dan tidak paham akan kewenangannya,” ucapnya.
Menurutnya, hal itu bertentangan dengan fungsi dan peran gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah.
“Oleh karena itu, LBH Padang mendesak Gubernur agar bisa mengambil posisi sebagai pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi rakyat dan memberikan ruang aspirasi yang cukup kepada rakyat, bukan malah lepas tangan. Ingat rakyat itu bukan bola ping pong yang harus di bolak-balik sana-sini tanpa ada kejelasan atas aspirasinya,” tegasnya. (*)
Editor : Hajrafiv Satya Nugraha
