Disebutkan, terkait sistem reward akan terus dikoordinasikan dengan BK yang telah dulu menggagas, salah satunya DPRD Riau. Bagaimana spesifikasi penilaian, hingga bagaimana nantinya bisa diterapkan dengan maksimal sesuai aturan yang berlaku.
“Kedepan Muzli berharap DPRD Sumbar memiliki ruangan sidang BK untuk memproses dewan-dewan yang tidak berkomitmen menjaga marwah lembaga (DPRD-red), sehingga marwah lembaga tetap terjaga,” katanya.
Sementara itu Ketua BK DPRD Riau, Ade Agus Hartianto mengatakan, pekerjaan Rumah (PR) BK terbesar adalah tingkat kehadiran. Pemberian reward merupakan salah satu gerbrakan BK DPRD Riau untuk lebih mengoptimalkan kinerja dewan.
“Anggaran pelaksanannya tahun sekarang ada, namun untuk kepada siapa diberikan masih didalami terlebih dahulu. Alokasi anggaran untuk program reward cukup besar, namun masih dicarikan dulu formulasi pelaksanaan,” tuturnya.
Ade berharap, nantinya akan memberikan dampak terhadap dinamika kinerja DPRD secara kelembagaan. Namun kategori-kategori harus melalui pertimbangan yang matang.
“Terkait pemberian reward kepada dewan diharapkan terealisasi pada tahun ini, tetapnya pada momentum HUT Provinsi Riau. Karena anggaran nya tahun sekarang, pelaksanaan penilaian dirangkum dalam lingkup kinerja lima tahun dewan,” pungkasnya.
