PADANG, SUMBARKITA – Gerakan Suara Rakyat (GSR) mengaku kecewa dengan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dalam menyikapi aspirasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ke pemerintah pusat.
Pasalnya, setelah satu minggu usai aksi yang dilakukan GSR hingga kini mereka belum menerima kejelasan terkait tuntutan yang dilayangkan. Terlebih Sekretariat DPRD Sumbar mengaku hanya mengumpulkan dan mengirimkan aspirasi elemen masyarakat Sumbar itu ke pemerintah dan DPR RI.
“Kami menyatakan kecewa dengan DPRD Sumbar, karena berdasarkan dengan Sekretariat DPRD Sumbar disebutkan bahwa DPRD hanya mengumpulkan aspirasi dan mengirimkannya ke pusat,” ungkap anggota GSR yang menolak disebutkan namanya, Jumat (16/9/2022).
Jika hanya mengirimkan surat, ia menyebut peran DPRD Sumbar tak lebih bak lembaga pengiriman surat atau kantor pos.
“Kami tuntut dari DPRD Sumbar bukan hanya menyampaikan aspirasi ke pusat. DPRD harusnya mengawal hingga harga BBM diturunkan. Jika hanya begini ya apa bedanya dengan kantor pos,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Sumbar, Ismelda menyebut pihaknya telah menyampaikan aspirasi dari elemen masyarakat ke pemerintah dan DPR RI pada Rabu (14/9/2022).
“Jadi semua tuntutan dan aspirasi dari Ormas, LSM, OKP, BEM, dan sebagainya kami rangkum jadi satu. Perwakilan dari Sekretariat DPRD Sumbar telah menyampaikan aspirasi itu ke DPR RI di pusat,” katanya, Jumat (16/9/2022).
Dalam aksi sebelumnya, GSR menyampaikan tiga tuntutan. Pertama menuntut DPRD Sumbar berjanji untuk mengawal dan memastikan harga BBM diturunkan.
Kedua, meminta pernyataan sikap DPRD Sumbar untuk ikut menolak kenaikan harga BBM yang dinilai sangat memberatkan rakyat.
Ketiga, meminta DPRD Sumbar menyurati Gubernur Sumbar untuk mengambil sikap Sumbar Tolak Kenaikan BBM. (*)
Berita Terkait: DPRD Sumbar Sampaikan Aspirasi Tolak Kenaikan BBM ke Pemerintah Pusat, Ini Hasilnya
Editor: RF Asril