Sijunjung – Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap Sekretaris Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader Dasawisma se-Kabupaten Sijunjung, Senin (6/11/23).
Kepala Dinas PMN, Joni Antonius mengatakan, bimtek digelar untuk menyikapi berbagai permasalahan sosial ekonomi seperti inflasi, tingginya kasus LGBT dan angka stunting. Selain itu, permasalahan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah di Sijunjung.
“Sejauh ini gerakan PKK di Kabupaten Sijunjung telah memperlihatkan dampak yang positif sebagai mitra kerja pemerintah,” kata Joni Antonius dalam laporannya.
Dia menyebut, capaian 10 program pokok PKK telah banyak dirasakan oleh masyarakat Sijunjung. Capaian tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
“Tujuan kegiatan Bimtek kali ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan semua stakeholder yang terkait dengan PKK dan Dasawisma, baik dalam hal administrasi dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder,” jelas Joni.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sijunjung, Endi Nazir, menyampaikan kader-kader PKK seperti Posyandu yang saat ini berjumlah 1600 dan kader Dasawisma 3119 memiliki potensi yang besar untuk aktif mensosialisasikan 10 program pokok PKK tersebut dengan ide-ide kreatif.
“Kader Dasawisma sendiri dapat menjadi ujung tombak dalam mengawali pengumpulan angka stunting di tiap nagari yang nantinya bisa menjadi data dasar yang akurat dan valid bagi pemkab,” harap Endi.
“Jika ada masukan terkait program PKK dan Dasawisma, kebetulan sekarang sedang dilakukan penyusunan anggaran tahun 2024 tolong disampaikan akan coba kita wujudkan,” tambah Endi.
Di kesempatan yang sama, Ketua TP-PKK Kabupaten Sijunjung, Riri Benny Dwifa, menjelaskan, bimtek kali ini berfokus pada pencegahan stunting. Menurutnya, saat ini Kabupaten Sijunjung merupakan salah datu daerah penyumbang terbesar angka stunting di Sumatera Barat.
“Untuk menekan angka stunting bukan hanya pekerjaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, namun juga merupakan tugas kita bersama, baik PKK dan Dasawisma, karena bisa lebih gampang berkomunikasi dengan masyarakat awam dari segi bahasa,” sebut Riri. ***
