SUMBARKITA.ID — Hari ini sekelompok massa menggelar unjuk unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat. Massa yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu meminta KPK turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran penanganan Covid-19 di Sumbar.
Koordinator lapangan aksi, Muharsyad dalam orasinya mengatakan penggunaan dana penanganan Covid-19 harus transparan. Selain itu, tidak boleh ada oknum yang memperkaya diri sendiri di tengah susahnya ekonomi masyarakat yang dilanda pandemi.
Muharsyad mengaku prihatin dengan munculnya temuan BPK yang menemukan mark-up dan indikasi penyelewengan dana penanganan Covid-19 yang mencapai Rp 49 miliar. Hal itu disebut PMII sebagai hal yang tidak wajar.
Untuk itu, PMII berharap KPK ikut turun langsung ke Sumatera Barat dalam mendalami temuan LHP BPK tersebut.
“KPK perlu turun langsung, menangkap oknum pejabat yang terbukti melakukan korupsi sampai ke akar-akarnya,” katanya, Senin (1/3/2021).
PMII juga mendukung pansus DPRD Sumbar untuk mengusut tuntas temuan BPK itu. PMII menilai ada sejumlah pejabat Sumbar yang gagal menjalankan tugas.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menemui massa PMII yang berunjuk rasa. Mahyeldi siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
“Kami berterima kasih kepada PMII yang telah menyampaikan aspirasi dari mahasiswa, dan insyaallah kita harapkan juga untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Kita akan tindak lanjuti apa yang menjadi keinginan mahasiswa,” sebut Mahyeldi.
Dikawal ketet petugas, secara keseluruhan aksi massa tersebut berjalan lancar dan damai. (ag/sk)
