Padang – Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022, terungkap bahwa penetapan calon penerima atau calon lokasi (CP/CL) bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diduga dilakukan menyalahi aturan. Pasalnya, penetapan CP atau CL dilakukan setelah alsintan diserahkan kepada kelompok tani.
BPK menyebut, bahwa Kepala Dinas PTPH Sumbar telah mengatur petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan sarana pertanian tahun 2022, yang memuat jadwal pelaksanaan pengadaan kegiatan dari Maret hingga Juni 2022.
Hasil pemeriksaan dokumen mengungkap bahwa bantuan alsintan prapanen dilaksanakan secara bertahap oleh Dinas PTPH dan dinas terkait di kabupaten/kota. Verifikasi CP/CL bantuan alsintan dilakukan pada 9 Juni 2022 di Kabupaten Solok dan tanggal 22 Juni 2022 di Kabupaten Agam. Namun, verifikasi di kabupaten/kota lainnya hanya diinformasikan melalui telepon dan WhatsApp, tanpa surat resmi, serta disesuaikan dengan usulan nama-nama CP/CL dari kelompok tani melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Selanjutnya, hasil reviu terhadap SK penetapan kelompok penerima bantuan menunjukkan adanya dua kali penyampaian SK (draft) penetapan kelompok penerima bantuan tanpa nomor dan tanggal kepada BPK pada 28 Oktober 2022 dan 9 November 2022.
SK tersebut akhirnya disampaikan dengan nomor dan tanggal pada tanggal 27 Desember 2022. Terdapat perbedaan jumlah kelompok tani penerima bantuan serta perbedaan nama kelompok tani antara draft SK dan SK akhir yang disampaikan.
BPK mengindikasikan SK penetapan kelompok tani penerima bantuan tidak dibuat sesuai kondisi senyatanya yaitu ditetapkan secara susulan dan diberikan tanggal mundur (backdate) serta ditetapkan setelah alsintan diserahkan kepada penerima bantuan.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
BPK menyimpulkan bahwa hal ini terjadi karena kurangnya optimalisasi pengawasan dan pengendalian kegiatan oleh Kepala Dinas PTPH dan pihak terkait.
Perihal ini telah diupayakan dikonfirmasi ke Gubernur Sumbar, Mahyeldi. Namun hingga berita ini terbit belum membuahkan hasil. Tanggapan pihak terkait termasuk Gubernur Sumbar akan dimuat pada berita selanjutnya. ***
