Pasaman Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Bawaslu Pasbar) menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih di Hotel Guchi Simpang Empat.
Rapat tersebut dalam rangka menentukan fokus pengawasan pada aspek kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian, serta akurasi data pemilih.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, Beldia Putra menyampaikan bentuk kefokusan yang dilakukan dalam pengawasan melekat terhadap pelaksanaan penyusunan DPTb di PPS/PPK, KPU Kabupaten.
“Langkah itu dengan memaksimalkan patroli pengawasan kawal hak pilih dengan cara melakukan penelusuran terhadap pemilih yang telah meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dan data anomali pasca penetapan DPT, serta menganalisis data pemilih di Sidalih pasca penetapan DPT,” katanya di Simpang Empat, Minggu (24/9/2023)
Ia menambahkan, Jajaran Panwaslu Kecamatan untuk agar berkoordinasi dengan Stakeholder Kepemiluan seperti Disdukcapil terkait pemilih potensial/pemilih yang sudah berusia 17 tahun yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.
“Selain itu juga agar berkoordinasi dengan dinas terkait, nagari, pemantau Pemilu, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, perusahaan/perkebunan, Jorong, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam DPK,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan agar selalu meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif.
Hadir pada kesempatan itu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Pasaman Barat. ***