“Dari Rp6,639 triliun total APBD Sumbar 2022 yang mampu dibelanjakan pemerintah baru Rp5,241 triliun. Artinya yang belum direalisasikan mencapai Rp1,397 triliun. Ini angka sangat besar,” kata anggota Fraksi Demokrat itu kepada media, Jumat (16/12).
Nurmas menyebut, jumlah tersebut lebih tinggi dari SILPA APBD Sumbar pada tahun 2021 lalu yang mencapai Rp483 miliar.
“Ini merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terkakhir,” ujarnya.
Ia menilai tingginya SILPA ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah Provinsi Sumbar dan kurang pekanya Gubernur Sumbar, Mahyeldi.
“Masyarakat butuh stimulan untuk mendongkrak perekonomian pasca Covid-19. Dalam APBD itu ada program yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata dia.
Nurmas kemudian membandingkannya dengan realisasi anggaran pada periode 2011hingga 2014 lalu yang mencapai 95 persen. Sementara tahun 2022 di semester I saja baru terealisasi di angka 24-26 persen. ***
