Sumbarkita – Anggit Kurniawan Nasution menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi dirinya sebagai calon wakil bupati Pasaman 2024. Melalui kuasa hukumnya, Soni Wijaya, Anggit menyatakan keberatan atas amar putusan tersebut.
Soni menegaskan bahwa MK telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) karena permasalahan administratif seharusnya menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“MK tidak berhak mengadili permasalahan administratif prosedural yang seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan ke PTUN pada masa tahapan penyelenggaraan Pilkada. Masalah administratif ini seharusnya dianggap sudah lampau waktu jika tidak ada keberatan yang diajukan pada tahapannya,” ujar Soni kepada Sumbarkita, Senin (24/2).
Ia juga membandingkan putusan ini dengan putusan MK dalam gugatan Pilpres sebelumnya, di mana tidak ada keberatan dari peserta terhadap prosedur administratif pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres.
Menurutnya, jika dalam Pilpres prinsip lampau waktu diterapkan, maka hal yang sama seharusnya berlaku dalam Pilkada Pasaman.
Terkait kewajiban mengumumkan status sebagai mantan terpidana, Soni menegaskan, aturan tersebut hanya berlaku bagi calon yang divonis dengan pidana lebih dari lima tahun.
“Klien kami tidak diwajibkan mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana berdasarkan ketentuan undang-undang. Maka vonis diskualifikasi ini adalah bentuk kesewenangan dan kezaliman yang dilakukan oleh Majelis Hakim MK,” tegasnya.
