Pariaman – Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Pariaman membantah soal mematok iuran sebanyak Rp 500 ribu untuk pembangunan musala yang tengah dibangun di kawasan dinas setempat.
“Inikan soal ibadah, membangun musala. Jadi semua pihak, siapapun yang ingin menyumbang kami tampung. Nah kalau soal mematok iuran dan makan bajamba itu tidak ada,” ungkap Kadis Pendidikan Kota Pariaman, Kanderi, Jumat (22/9/2023).
Kanderi menyebut, dirinya tidak pernah menyinggung hal tersebut apalagi soal mewajibkan iuran pada sekolah.
“Karena hal ini telah menjadi perbincangan maka kami bakal batalkan acara Batagak Kudo-Kudo itu. Maulid Nabi dilaksanakan di sekolah masing-masing saja,” kata Kanderi.
Ia juga mengatakan bahwa dinas tidak pernah bicara soal meliburkan Proses Belajar Mengajar (PBM) saat Batagak Kudo-Kudo itu.
Terkait pembangunan musala, Kanderi menuturkan biaya memang tidak dari anggaran dinas tersebut.
“Biaya pembangunan musala itu diperoleh dari sumbangan, biaya murni dari siapa saja tanpa paksaan,” ujar Kadis.
Sebelumnya, beredar kabar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pariaman dipatok iuran sebanyak Rp 500 ribu untuk pembangunan musala oleh Disdik kota setempat. Musala yang tengah dalam pembangunan itu bernama Musala Al Hidayah.
Salah satu guru SD di Kota Pariaman inisil TS mengatakan, dana iuran yang dipatok tersebut akan dicarikan oleh kepala sekolah dari guru atau dana bos.
“Seluruh guru SD dan SMP di Kota Pariaman juga wajib menghadiri Batagak Kudo-Kudo dengan meliburkan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada Rabu (4/9/2023),” ungkap TS yang enggan dituliskan nama lengkapnya, Kamis (21/9/2023).
Dia menyebut, selain iuran Rp500 ribu, sekolah juga diwajibkan membawa jamba (makan) sejumlah guru yang hadir ditambah 10 bungkus.
“Kami juga harus menyiapkan sedekah untuk acara badoncek (iuran) saat itu,” katanya.
Menurutnya yang dilakukan Disdik Pariaman memberatkan pihak guru dan kepala sekolah. TS membeberkan selama ini Disdik Pariaman sering meminta iuran kepada guru.
“Hal seperti ini sudah sering dilakukan dinas. Mereka meminta iuran memang bahasanya suka rela namun kenyataannya tidak seperti itu,” katanya. ***
