SUMBARKITA.ID – 2.797 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Padang Panjang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM tahap pertama senilai Rp450 ribu. Total bantuan yang disalurkan bagi masyarakat untuk tiga bulan itu mencapai Rp1.258.650.000 (1,25 miliar).
Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran mengatakan bantuan itu disalurkan ke 1.664 penerima di Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB) dengan total Rp748.800.000 dan di Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT) untuk 1.133 KPM dengan total Rp509.850.000.
Fadly menyampaikan, sebelumnya sebanyak 2.051 KPM telah menerima BLT BBM dari anggaran dari Kementerian Sosial. Namun Pemko Padang Panjang turut menganggarkan agar 10.500 KK yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa menerimanya.
Makanya untuk tahap I ini, dana dari APBD senilai Rp1,25 miliar digelontorkan untuk membantu 2.797 KPM. Bagi KPM yang belum menerima BLT BBM akan disalurkan bantuan tahap II pada Desember mendatang dari dana insentif daerah (DID).
Sehingga semua KPM di Kota Panjang yang berjumlah 10.500 KK akan mendapatkan BLT BBM,” katanya saat menyerahkan BLT di Kelurahan Silaing Atas, Sabtu (12/11/2022).
Pemko Padang Padang menerima DID dari Pemerintah Pusat sebesar Rp8,9 miliar karena dinilai sebagai satu-satunya kota di Sumbar yang sangat baik dalam penanganan inflasi, keberhasilan dalam meningkatkan pengunaan produk dalam negeri, percepatan belanja daerah, percepatan vaksinasi Covid-19, serta dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
“Jadi KK yang belum menerima BLT BBM ini, nanti akan menerimanya dari dana DID di tahap berikutnya. Di luar itu, kita juga memberikan bantuan untuk driver ojek. Ada tambahan, bila mereka terdaftar di DTKS. Selain dapat Rp450.000, juga mendapatkan untuk tiga bulan Rp300.000, menjadi Rp750.000. Ada sekitar 1.000-an driver ojek,” sebutnya.
Dari DID ini, lanjut Fadly, bantuan juga akan diberikan kepada pengusaha angkot sebesar Rp1 juta.
“Ada juga bantuan peralatan pendukung usaha untuk UMKM, bantuan bibit cabai di antaranya untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) dan warga yang memiliki keinginan menanam cabai untuk sekitar 2.000 KK. Ini guna mengatasi inflasi dari harga cabai,” ujarnya.
Editor: RF Asril
