PADANG, SUMBARKITA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan tiga bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM dengan total anggaran sebesar Rp24,17 triliun.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.
“Kami baru saja membahas dengan Bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun,” kata Menkeu di Kantor Presiden, Senin (29/8/2022).
Menkeu menjelaskan BLT tersebut akan segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial (Kemenso) sebesar Rp150 ribu selama empat kali dengan total BLT yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk setiap penerima.
“Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun,” ujar Menkeu.
Selain itu, Presiden Jokowi, kata dia, juga menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan melalui pemberian bantuan subsidi upah sebesar Rp600 ribu dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.
“Nanti Ibu Menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya (petunjuk teknis) sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja,” kata Menkeu.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah (Pemda) juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.
