Padang Panjang – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengapresiasi Pemerintah Kota, atas capaian 100 persen pertama di Indonesia cakupan balita yang diukur dan timbang pada Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting sejak 5 Juli lalu.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar diwakili Koordinator Satgas Stunting Provinsi, Firdan Grita Sukma pada Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dibuka Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra pada Senin (22/7/2024) di Hall Lantai III Balai Kota.
“Padang Panjang bukan hanya mengejar target e-PPBGM, melainkan kualitas pengukuran, penimbangan balita di Posyandu, serta cakupan sasaran Posyandu menjadi lebih baik. Inilah yang menjadi tolak ukur Padang Panjang, sehingga diketahui balita stunting, diketahui tempat tinggalnya, intervensinya bagaimana. Jadi lebih riil,” katanya.
Menurutnya, Padang Panjang bergerak secara perlahan tapi pasti. Harapannya, Padang Panjang ke depan tidak lagi memberantas stunting, namun masuk pada tahapan mencegah.
Sementara itu, Pj Wako Sonny menyampaikan, data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terjadi penurunan kasus stunting Kota Padang Panjang sebanyak 1% dari 16,8% pada 2022 menjadi 15,8% pada 2023. Kendati begitu, ia meminta stunting di Padang Panjang bisa di bawah 14% melebihi target nasional.
Penurunan angka stunting, lanjutnya, merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya Dinas Sosial PPKBPPPA dan Dinas Kesehatan saja. Sonny mengimbau stunting bisa ditanggulangi secara komprehensif, melibatkan seluruh stakeholder dari hulu ke hilir.
