Oleh: Muhibbullah Azfa Manik*
Pada akhirnya, zakat fitrah adalah tentang bagaimana sebuah masyarakat memastikan tidak ada anggotanya yang tertinggal di hari kemenangan. Ia merupakan bentuk paling sederhana dari konsep keadilan sosial dalam Islam—langsung, konkret, dan menyentuh kebutuhan dasar manusia.
Ramadan selalu meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Ia bukan hanya bulan yang datang dan pergi, melainkan ruang kontemplasi yang setiap tahun menguji ulang kualitas iman sekaligus kepedulian sosial umat Islam. Di penghujungnya, ada satu kewajiban yang kerap diperlakukan sebagai formalitas: zakat fitrah. Ia ditunaikan, ditunaikan lagi, lalu selesai, seolah-olah hanya penutup administratif dari ibadah puasa yang panjang.
Padahal, di balik ritual yang tampak sederhana itu, tersimpan gagasan besar tentang keadilan sosial.
Zakat fitrah bukan sekadar penggugur kewajiban individual, melainkan mekanisme distribusi kesejahteraan yang paling elementer. Ia membersihkan jiwa orang yang berpuasa sekaligus memastikan mereka yang miskin tidak menyambut Idulfitri dengan perut kosong. Di titik inilah zakat fitrah seharusnya dibaca ulang, bukan sebagai rutinitas tahunan, melainkan sebagai instrumen sosial yang hidup.
Perdebatan klasik tentang bentuk zakat fitrah, apakah harus berupa bahan makanan pokok atau boleh diganti dengan uang, belum juga selesai. Dalam teks-teks hadis, ukuran zakat memang disebutkan dalam bentuk komoditas seperti kurma atau gandum. Tradisi itu lalu diwariskan dalam praktik pembayaran dengan beras di banyak negeri Muslim, termasuk Indonesia.
Namun, realitas sosial bergerak lebih cepat daripada teks yang dibaca secara literal. Pada banyak kasus, penerima zakat justru tidak lagi membutuhkan beras. Mereka mungkin sudah memiliki stok makanan, tetapi kekurangan biaya untuk berobat, membayar sekolah anak, atau sekadar memenuhi kebutuhan harian yang tak bisa ditukar dengan bahan pangan.
Di sinilah fleksibilitas menjadi penting. Sebagian ulama—terutama dari mazhab Hanafi—membuka ruang konversi zakat fitrah ke dalam bentuk uang, selama nilainya setara dengan standar makanan pokok yang layak. Pendekatan itu tidak mengubah substansi ibadah, tetapi menyesuaikan cara penyalurannya agar lebih relevan dengan kebutuhan penerima. Dengan kata lain, zakat fitrah tidak sedang kehilangan ruhnya ketika dibayar dengan uang. Justru, ia sedang menemukan bentuk baru yang lebih kontekstual.
Yang terpenting bukan medium yang digunakan, melainkan apakah nilai keadilan yang dikandungnya benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.
Memasuki era digital, lanskap pengelolaan zakat berubah drastis. Pembayaran kini bisa dilakukan dalam hitungan detik melalui aplikasi atau platform daring. Tidak ada lagi batas geografis; seorang pekerja di kota besar bisa menunaikan zakatnya untuk penerima di desa terpencil tanpa harus bertemu langsung.
Namun, kemudahan itu membawa tantangan baru. Persoalan tidak lagi berhenti pada pengumpulan dana, tetapi bergeser ke akurasi data dan kepercayaan publik. Siapa yang benar-benar berhak menerima? Apakah data yang digunakan mutakhir? Apakah bantuan sampai tepat waktu, sebelum salat Idulfitri dilaksanakan?
Masalahnya, tidak semua kelompok rentan tercatat dalam sistem digital. Ada mereka yang hidup di pinggiran, tanpa akses teknologi, tanpa identitas administratif yang jelas. Jika distribusi hanya mengandalkan basis data formal, kelompok ini berisiko terlewatkan—justru mereka yang paling membutuhkan.
Di titik ini, digitalisasi harus dikawal dengan kehati-hatian. Transparansi menjadi syarat mutlak. Lembaga pengelola zakat dituntut tidak hanya efisien, tetapi juga akuntabel: membuka alur distribusi, menyediakan laporan yang dapat diakses publik, dan memastikan setiap Rupiah benar-benar sampai ke tangan mustahik.
Teknologi, pada akhirnya, hanyalah alat. Ia bisa mempercepat kebaikan, tetapi juga bisa memperlebar jarak jika tidak disertai verifikasi lapangan yang memadai. Kombinasi antara sistem digital dan sentuhan manusia tetap menjadi kunci.
Di tengah pembahasan besar tentang sistem dan teknologi, ada satu persoalan yang kerap luput: apakah zakat fitrah boleh diberikan kepada kerabat sendiri? Pertanyaan itu sering muncul dalam situasi yang sangat konkret. Misalnya, seorang saudara kandung yang hidup dalam keterbatasan, tidak memiliki penghasilan, dan tidak berada dalam tanggungan langsung. Secara emosional, membantu mereka terasa sebagai kewajiban moral. Namun, secara fikih, banyak orang ragu.
Hukum Islam sebenarnya memberi ruang yang jelas. Zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang menjadi tanggungan nafkah wajib—seperti orang tua, anak, atau pasangan. Namun, di luar itu, kerabat dekat yang hidup dalam kemiskinan tetap termasuk dalam kategori mustahik.
Bahkan, dalam banyak pandangan ulama, memberikan zakat kepada kerabat memiliki nilai ganda: sebagai sedekah dan sebagai upaya menjaga silaturahmi. Ia bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi juga rekonstruksi hubungan sosial dalam lingkar keluarga.
Dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, pendekatan itu menjadi relevan. Zakat fitrah tidak harus selalu mengalir ke tempat yang jauh dan anonim. Ia bisa dimulai dari lingkar terdekat—dari mereka yang diam-diam membutuhkan, tetapi sering terlewat karena terlalu dekat untuk disadari.
Pada akhirnya, zakat fitrah adalah tentang bagaimana sebuah masyarakat memastikan tidak ada anggotanya yang tertinggal di hari kemenangan. Ia merupakan bentuk paling sederhana dari konsep keadilan sosial dalam Islam—langsung, konkret, dan menyentuh kebutuhan dasar manusia.
Namun, seperti banyak praktik keagamaan lainnya, ia berisiko kehilangan makna ketika direduksi menjadi rutinitas. Dibayar setiap tahun, tanpa refleksi, tanpa evaluasi, tanpa upaya untuk membuatnya lebih berdampak.
Padahal, tantangan zaman terus berubah. Kebutuhan manusia tidak lagi sesederhana beras dan lauk-pauk. Sistem distribusi pun semakin kompleks. Jika zakat fitrah ingin tetap relevan, ia harus dibaca ulang dalam konteks kekinian—tanpa kehilangan prinsip dasarnya.
Di situlah letak ujian sebenarnya, bukan pada apakah kita sudah menunaikannya, melainkan pada apakah zakat itu benar-benar bekerja: membersihkan jiwa dan sekaligus mengurangi ketimpangan.
Ramadan akan selalu datang dan pergi. Akan tetapi, nilai yang ditinggalkannya—tentang empati, keadilan, dan kepedulian—seharusnya tidak ikut berlalu. Zakat fitrah, jika dimaknai dengan sungguh-sungguh, merupakan salah satu cara paling nyata untuk memastikan nilai itu tetap hidup, bahkan setelah bulan suci berakhir.
*Muhibbullah Azfa Manik, Dosen Universitas Bung Hatta Padang
