Sumbarkita — Sejumlah modus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Gubernur Sumbar pada Kamis (4/6/2026).
Rakor yang dipimpin Gubernur Sumbar, Mahyeldi, itu dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, unsur Forkopimda Sumbar, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumbar, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalam rakor tersebut, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar memaparkan sejumlah temuan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Modus yang ditemukan antara lain penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki kendaraan yang dimodifikasi, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Padang terhadap penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Fadly.
Menurut Fadly, pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu terus diperkuat mengingat dalam beberapa pekan terakhir antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), termasuk di Kota Padang, sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Ia juga mendorong percepatan penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi untuk menutup berbagai celah penyalahgunaan yang selama ini memicu antrean panjang di SPBU.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan bahwa subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” ujar Mahyeldi.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama unsur terkait meningkatkan koordinasi serta pengawasan lapangan guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan dalam pendistribusian BBM bersubsidi.
Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, mengapresiasi langkah pengawasan yang dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan sejauh ini berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan dan mengindikasikan berkurangnya praktik penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.
Chrisnawan mengatakan BPH Migas saat ini juga tengah mengkaji penguatan sistem digital untuk mempersempit peluang penyalahgunaan.
“BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan,” katanya.
Di sisi lain, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, memastikan stok BBM di Sumbar dalam kondisi aman. Ia menyebut, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi mengalami penurunan signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” ujar Fakhri.
Melalui rakor tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
